.webp)
DPRD Bangli mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangli memperketat belanja pegawai saat membahas Rancangan APBD (RAPBD) 2027. Dewan meminta postur APBD 2027 lebih difokuskan untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
"Fraksi Golongan Karya DPRD Bangli memandang perlu evaluasi kritis struktur belanja RAPBD 2027. Tidak lebih dominan menopang rutinitas birokrasi," kata Ketua Fraksi Golkar DPRD Bangli I Nengah Darsana saat rapat paripurna di DPRD Bangli, Jumat (25/9/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Darsana menyebut postur RAPBD yang terlalu dominan ke ranah birokrasi adalah belanja pegawai. Ia mencontohkan gaji dan tunjangan pegawai di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga yang mencapai Rp 196 miliar.
Padahal, dia berujar, plafon atau nominal anggaran yang mendasari hanya tercatat Rp 240,5 miliar. Karena itu, dia menilai efisiensi terhadap beberapa aktivitas kedinasan perlu dilakukan.
"Perjalanan dinas, seremonial, rapat, honorarium, pengadaan administratif, dan hal lain yang tidak secara langsung bersentuhan dengan masyarakat, perlu dievaluasi," kata Darsana.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Bangli I Gusti Nyoman Bagus Triyana setali tiga uang. Triyana menyoroti efektifitas tunjangan penghasilan pegawai (TPP). Ia meminta anggaran TPP harus jelas berdasarkan indikator kinerja yang terukur dan obyektif.
"Serta berkaitan langsung dengan capaian kinerja pegawai dan perangkat daerah," kata Bagus Triyana.
Triyana berharap pemberian TPP yang efektif dapat meningkatkan kualitas kerja dan disiplin para pegawai Pemkab Bangli. Hal itu dinilai akan berdampak positif terhadap maksimalnya layanan kepada masyarakat.
Fraksi Restorasi Raya juga meminta alokasi RAPBD 2027 agar diarahkan ke sektor kerakyatan. Mulai dari sektor ekonomi, pariwisata, kesehatan, pertanian, hingga infrastruktur.
"Besarnya anggaran harus berbanding lurus dengan manfaat yang diterima masyarakat. Setiap program pemerintah Bangli juga harus punya indikator yang jelas dan terukur," kata Ketua Fraksi Restorasi Raya DPRD Bangli, I Made Joko Arnawa.
Wakil Bupati Bangli I Wayan Diar memastikan porsi anggaran pada 2027 dialokasikan menyeluruh ke semua komponen belanja aparatur. Menurutnya, porsi belanja diuji berdasarkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
"Maka, penghematan tidak bersifat parsial. Melainkan jadi komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan APBD yang efisien, efektif, dan proporsional untuk kepentingan masyarakat," kata Diar.
