.webp)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng melakukan efisiensi belanja dalam pembahasan Perubahan APBD 2026. Sejumlah belanja operasional organisasi perangkat daerah (OPD) bakal dipangkas, seperti perjalanan dinas hingga makan dan minum.
Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra mengatakan penyesuaian anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Sutjidra menegaskan efektivitas dan efisiensi menjadi dasar pemerintah dalam menentukan program yang tetap dijalankan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Efektivitas artinya kami harus menilai dan meyakini anggaran di perubahan ini mampu kami kerjakan. Sementara efisiensi tetap kami berpedoman pada aturan-aturan yang berlaku," kata Sutjidra ditemui seusai menghadiri rapat pembahasan KUA-PPAS Perubahan APBD 2026 di DPRD Buleleng, Rabu (23/9/2026).
Sutjidra menyebut efisiensi anggaran menyasar belanja yang dinilai masih bisa ditekan. Termasuk perjalanan dinas serta belanja makan dan minum OPD.
"Yang sesuai dengan arahan dari pusat, efisiensi seperti perjalanan dinas, makan dan minum, dan sebagainya. Makanya di setiap OPD itu sudah dipangkas hingga nol," imbuhnya.
Meski demikian, Sutjidra menekankan belanja yang bersifat wajib tetap dialokasikan. Misalkan kebutuhan operasional dasar seperti listrik, air, dan telepon.
Di tengah efisiensi tersebut, Sutjidra memastikan pembangunan infrastruktur tetap berjalan. Namun, pengerjaannya dilakukan secara bertahap dengan melihat tingkat kebutuhan dan kemampuan fiskal daerah.
Menurutnya, penanganan infrastruktur tidak hanya terpusat di kawasan perkotaan. Sejumlah ruas jalan di wilayah perdesaan juga telah ditangani, di antaranya di Bulian, Mengening, jalur Sidetapa-Dencarik, serta sejumlah ruas jalan di Seririt.
"Memang dengan keterbatasan anggaran ini kita tidak bisa semuanya kita kerjakan sekaligus. Infrastruktur semua kita perhatikan, baik di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, maupun infrastruktur penunjang pariwisata," ujar Sutjidra.
Selain jalan dan jembatan, Pemkab Buleleng juga memprioritaskan infrastruktur pertanian. Salah satunya jaringan irigasi yang rusak akibat bencana alam.
"Infrastruktur di pertanian juga merupakan program prioritas di bidang ketahanan pangan yang harus kami selesaikan. Banyak masalah saluran irigasi yang masih belum tersentuh akibat bencana-bencana alam kita prioritaskan sehingga ketersediaan air untuk pertanian tetap terjaga," imbuh Sutjidra.
Di sisi lain, Pemkab Buleleng masih menghitung kemampuan keuangan daerah terkait rencana pembangunan pada 2027. Salah satu kawasan yang masuk perhatian adalah penataan Pelabuhan Buleleng.
Terkait pembangunan RSUD Buleleng, Sutjidra memastikan proyek tersebut masih direncanakan menggunakan skema pinjaman daerah. Pemkab Buleleng kini menunggu peninjauan kembali manajemen konstruksi proyek tersebut.
"RSUD Buleleng tinggal kami tinjau lagi untuk manajemen konstruksi, tetap dengan skema pinjaman daerah karena kami tidak memiliki anggaran sebesar itu tanpa pinjaman daerah. Manajemen konstruksinya akan dimulai bulan Oktober ini," pungkasnya.
(iws/iws)
