.webp)
Badan Gizi Nasional (BGN) berencana merevisi skema insentif bagi Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Insentif yang selama ini ditetapkan sebesar Rp 6 juta per hari tidak lagi akan diberikan secara merata kepada seluruh SPPG.
Dilansir detikFinance, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan besaran insentif ke depan akan disesuaikan dengan kapasitas layanan dan cakupan operasional masing-masing SPPG. Menurutnya, skema baru tersebut disusun agar pembagian insentif lebih adil.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami nanti akan membuat skema yang insentif yang lebih adil. Ya, misalnya gini, kan nggak nggak juga dong SPPG yang 200 meter yang cuma melayani 500 eh katakanlah 1.000 orang insentifnya sama. Nggak juga dong yang 300 meter yang atau 400, ada bahkan yang 500 yang lebih bagus kok disamaratakan Rp 6 juta? Kan nggak fair. Nah, itu skema-skema itu yang akan kami lakukan perbaikan," ujar Agustina di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Dengan perubahan insentif itu, dia mengungkapkan akan ada perubahan waktu balik modal bagi SPPG, bisa lebih cepat ataupun lebih lambat. Berdasarkan perhitungannya, dengan insentif Rp 6 juta per hari, setiap SPPG bisa balik modal sekitar dua tahun. Dengan asumsi modal per SPPG Rp 3,5 miliar dan menyalurkan makanan selama 313 hari per tahun.
"Rp 6 juta per hari, harinya saja diubah dengan dua kali SK, yang terakhir tuh 313. Artinya, hitungannya, Rp 6 juta per hari dikali 313 (hari) itu Rp 1,87 miliar. Akhirnya kalau dia investasi Rp 3,5 miliar mendirikan satu SPPG, dua tahun kan selesai tuh investasinya itu sudah balik," lanjut Agustina.
Dia juga mengatakan lokasi SPPG akan dievaluasi besar-besaran yang berorientasi penerima. Selama ini, orientasi SPPG hanya melihat di satu daerah ada berapa banyak potensi penerima makan gratis, tidak melihat apakah penerima tersebut benar-benar membutuhkan atau tidak.
Anggaran MBG Bisa Turun
Agustina bilang usai efisiensi besar-besaran pada program MBG anggaran BGN bakal berkurang jauh dari yang ada sekarang. Awalnya, anggaran BGN tahun ini mencapai Rp 335 triliun, namun sudah dikurangi menjadi Rp 268 triliun. Sekitar 93% anggaran digunakan untuk program MBG. Anggaran BGN akan turun jauh dari Rp 268 triliun.
"Kan otomatis, otomatis tuh nanti eh efisiensinya pasti akan otomatis mengikuti lah gitu ya. Jadi, kalau angka sih sementara ini mungkin saya belum bisa sebutkan, tapi sudah yang jelas sudah tidak Rp 268 triliun deh, sudah jauh berkurang, tapi angkanya karena saya masih berjalan prosesnya, saya belum bisa sebutkan ya," beber Agustina.
Dia mengatakan perhitungan hasil efisiensi masih terus berjalan. Pihaknya mendapatkan waktu satu bulan untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi pada program prioritas pemerintah, MBG.
"Nanti, nanti teman-teman nulisnya..... padahal kami masih berproses dan jangan lupa di Ratas kemarin yang khusus membahas MBG yang pangan itu tiga tuh pak presiden memberi waktu satu bulan. Jadi, itu yang kami kejar sekarang supaya nanti harapan kami seefisien mungkin," sebut Agustina.
Istana juga menyatakan anggaran BGN bakal turun besar. Prasetyo menyatakan penurunan anggaran bisa terjadi karena proses perbaikan tata kelola oleh BGN termasuk sederet efisiensi yang dilakukan pada program MBG.
"Jadi, begini kalau pertanyaannya berkenaan dengan anggaran MBG, Menteri Keuangan juga sudah menyampaikan bahwa ada kemungkinan setelah proses perbaikan di manajemen atau di pimpinan Badan Gizi Nasional dan setelah ada proses validasi data ada kemungkinan akan terjadi penurunan kebutuhan anggaran MBG," ungkap Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (21/7).
