Total timbulan sampah di Badung kini telah menembus angka fantastis, yakni mencapai 876,1 ton per hari. Jumlah ini sesuai pendataan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Badung.
Kepala DLHK Badung, Made Rai Warastuthi, mengatakan sebesar 70,2% atau setara 614,4 ton telah berhasil dikelola dengan baik. Sementara itu, sisanya sebesar 29,8% atau 261,7 ton merupakan residu yang saat ini terus ditekan secara optimal.
Menyikapi volume yang besar ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung memperketat validasi lapangan serta mengejar target ambisius mengelola sampah mandiri demi memangkas habis residu menuju tempat pembuangan akhir (TPA).
"Target besar kami adalah mandiri kelola sampah dari rumah tangga, sekolah, pasar, akomodasi wisata hingga pelaku usaha. Kami mau memangkas habis residu yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir atau TPA," tegas Rai Warastuthi, Kamis (2/7/2026).
DLHK Badung mengandalkan akurasi data makro sebagai modal utama dalam intervensi dan pengawasan ketat. Per awal Juli 2026, dari total 134.270 kepala keluarga (KK) di 62 desa dan kelurahan, sebanyak 91% atau 122.951 KK telah selesai didata secara door-to-door.
Rai mengungkapkan potret pemilahan sampah di tingkat desa menunjukkan variasi performa yang cukup signifikan. Tercatat ada 17 desa/kelurahan masuk kategori sangat baik dengan tingkat pemilahan di atas 90%, 10 wilayah kategori baik, 22 wilayah kategori menengah, dan 13 wilayah masih berstatus prioritas karena kepatuhan pemilahannya masih di bawah 50%.
"Hasil pendataan ini menjadi modal utama kami untuk melakukan validasi dan pengawasan secara ketat di lapangan. Lewat data akurat, intervensi pemerintah seperti pembagian sarana dan edukasi warga bisa lebih tepat sasaran," ungkap Rai.
Guna mendongkrak performa wilayah-wilayah yang masih rendah, Pemkab Badung memaksimalkan operasional 47 tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle (TPS3R) yang memiliki kapasitas kelola mencapai 298,2 ton per hari. Selain itu, partisipasi publik terus diperluas dengan mengaktifkan 207 bank sampah serta menggandeng sektor pendidikan melalui pembinaan berkala di 662 satuan pendidikan yang melibatkan sedikitnya 99.250 siswa.
Ratusan Swalayan Masuk Pembinaan
Tidak hanya menyasar sektor domestik dan pendidikan, DLHK Badung kini mulai menerapkan ketegasan pada sektor komersial, pariwisata, dan perdagangan. Sektor-sektor produktif ini mulai diwajibkan menerapkan sistem pemilahan sampah secara berkala guna menjaga keberlanjutan lingkungan hidup di wilayah Badung.
Berdasarkan data terkini, pembinaan intensif telah menyasar ratusan pelaku usaha retail modern dan pasar tradisional. Saat ini, tercatat sebanyak 327 dari total 1.473 toko swalayan serta toko modern di seluruh Badung dilaporkan telah masuk dalam program pembinaan dan aktif menjalankan kepatuhan tersebut. Langkah serupa juga berhasil diterapkan pada 21 dari 54 pasar rakyat yang ada.
Rai Warastuthi menegaskan integrasi antara pusat perbelanjaan modern dan pasar tradisional menjadi kunci krusial dalam memotong rantai residu sampah langsung dari hulu. Kepatuhan sektor usaha ini diharapkan mampu memberi dampak penurunan angka residu 261,7 ton secara signifikan dalam beberapa bulan ke depan.
"Sinergi seluruh elemen mulai dari pasar tradisional sampai toko modern harus terus dioptimalkan tanpa henti. Ini komitmen bersama untuk mewujudkan lingkungan Badung yang bersih, hijau, dan sejahtera bagi masa depan," jelas Rai.
Sementara itu, Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, menginstruksikan seluruh pemerintah desa memprioritaskan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) bagi pendanaan pengelolaan sampah dari hulu. Kebijakan ini diambil demi mempercepat Aksi Percepatan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (PSBS) di Badung.
"Anggaran desa harus digeser untuk mengoptimalkan armada pengangkut, penguatan TPS3R, serta fasilitas pengolahan organik. Penilaian Mangupura Award tahun ini juga resmi memasukkan capaian PSBS sebagai salah satu indikator utama," kata Adi Arnawa dalam keterangannya, Kamis (2/7/2026).
Adi bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Ida Bagus Surya Suamba menegaskan hal itu di depan jajaran pimpinan perangkat daerah, camat, kepala desa (perbekel) hingga lurah se-Badung. Evaluasi ini difokuskan pada perubahan perilaku nyata masyarakat dalam memilah sampah rumah tangga secara mandiri.
"Saya minta camat dan desa cek langsung ke lapangan, pastikan distribusi komposter dan sarana pemilahan itu benar-benar jalan. Kalau sampah organik dijemput rutin, warga pasti terbiasa memilah dari rumah dan jadi budaya baru," ujar Adi Arnawa.
Simak Video "Dukung Aksi Iklim, Gerakan Indonesia ASRI Ajak Warga Kelola Sampah"
(iws/iws)