.webp)
Pemerintah membuka opsi untuk menutup sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Saat ini, Badan Gizi Nasional (BGN) berencana melakukan penataan ulang pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengungkap jumlah SPPG membengkak dari target yang direncanakan. Akibatnya, pemerintah mengalami pemborosan dana sekitar Rp 1 triliun per bulan.
"Terjadi jual-beli titik (SPPG) yang seharusnya rencana awal titik itu 21 ribu, tapi sekarang sudah ada 27.877 titik. Nah, ada membengkak 6.877 titik," kata Zulhas saat konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (11/6/2026) dikutip dari detikFinance.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jumlah dapur MBG yang jauh melebihi target ini membuat anggaran belanja program menjadi semakin boros. Misalkan pemberian insentif sebesar Rp 6 juta per hari untuk setiap dapur MBG yang menimbulkan pemborosan dana sekitar Rp 1 triliun per bulan.
"Kalau ada 6.877 penambahan, kalau Rp 6 juta satu hari, satu bulan ada pengeluaran lebih Rp 1 triliun, pemborosan. Berarti kalau satu tahun berapa itu? Rp 12 triliun. Ini yang perlu penataan untuk ditata agar bisa diperbaiki dan diselesaikan," imbuh Zulhas.
Zulhas menyebut pembengkakan jumlah titik SPPG ini juga terjadi di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Dari target awal sekitar 2.000 titik, kini membengkak jadi 8.617 titik. Menurutnya, perlu waktu sekitar satu bulan untuk menata kembali pelaksanaan program MBG tersebut
"3T itu di data ada 2.000 titik, tapi kemudian membengkak menjadi 8.617 titik dan 6.138 titik itu sudah ada SK-nya dari BGN," ujar Zulhas.
Buka Opsi Tutup SPPG
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pembengkakan jumlah SPPG ini akan diselesaikan melalui proses penataan ulang. Ia mengakui banyaknya dapur MBG yang beroperasi membuat pelaksanaan program jadi tidak efisien, terutama terkait insentif Rp 6 juta untuk setiap SPPG.
"Ya pasti salah satunya arahnya ke sana (tutup SPPG yang berlebih), tapi kan kita belum bisa hari ini mengatakan ditutup atau tidak. Namanya sedang ditata kan dilihat, diinventarisir kondisinya seperti apa," ujar Prasetyo.
Meski begitu, opsi penutupan SPPG yang berlebih ini kemungkinan akan dihindari atau sebisa mungkin ditekan. Hal ini bertujuan agar selama periode penataan ulang pemberian MBG untuk para penerima manfaat ini tidak terhenti.
"Kami target awal satu bulan ini harus harus sudah selesai. Tapi tentunya kan semua ada dinamikanya ya. Makanya yang pertama tentu tadi kita tekankan adalah yang sudah berjalan tetap berjalan, tidak boleh ada gangguan, dan di situ pun juga catatan-catatan perbaikan itu terus tetap harus dilakukan," kata Prasetyo.
"Yang sudah baik pun juga harus ada pengawasan supaya kualitasnya bisa terjaga. Kita tidak ingin ada penurunan," imbuhnya.
Artikel ini telah tayang di detikFinance. Baca selengkapnya di sini!
(iws/iws)
