.webp)
Camat Amfoang Utara, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar dialog bersama PT Pertamina Sales Area Retail NTT, Rabu (13/5/2026). Dalam pertemuan itu, Hendra mengusulkan untuk pembangunan SPBU di wilayah pesisir Amfoang. Yakni, Amfoang Barat Daya, Amfoang Barat Laut, Amfoang Utara dan Amfoang Timur.
"Tadi saya mengusulkan terkait pembangunan SPBU di wilayah pesisir Amfoang sebagai jalan keluar untuk mengatasi kelangkaan BBM karena memamg belum ada pelayanan SPBU," ujar Hendra saat ditemui detikBali, Rabu.
Menurut Hendra, selain langka, jika pasokan tersedia, BBM dijual dengan harga mahal. Yaitu, Pertalite Rp 15 ribu per liter, Solar Rp 12 ribu, Pertamax Rp 17 ribu dan minyak tanah berkisar Rp 15 ribu sampai Rp 20 ribu per botol air mineral berukuran besar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Hendra, berdasarkan koordinasi itu, pertamina memastikan stok BBM untuk wilayah Amfoang tersedia dan memenuhi kebutuhan. Namun, yang menjadi persoalan adalah belum ada pembangunan SPBU, itu karena terkendala transportasi.
"Hal ini membuat Pertamina memiliki tanggung jawab untuk mengantar BBM ke setiap SPBU, tetapi terkendala karena jalan rusak dan jembatan putus," jelas Hendra.
Selain itu, Hendra berujar, salah satu solusi untuk menjawab kebutuhan BBM di Amfoang, itu melalui BBM satu harga. Namun, hal itu harus diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kupang ke BPH Migas.
BBM satu harga itu dinilai sebagai solusi jangka panjang untuk pembangunan SPBU yang rencananya dibangun di Desa Afoan, Kecamatan Amfoang Utara, karena dekat dengan Pelabuhan Naikliu dan lahannya juga sudah disediakan.
"Mudah-mudahan itu bisa terjawab sebagai solusi untuk masyarakat Amfoang. Kemudian pembangunan SPBU untuk BBM satu harga juga harus berdasarkan usulan dari Pemda Kabupaten Kupang. Hal ini masih dalam tahapan koordinasi dengan Bupati Kupang untuk tindak lanjutnya," terang Hendra.
Di lain sisi, Hendra menyoroti penertiban BBM yang dilakukan oleh polisi di Kota Kupang pada Senin (11/5/2026) dini hari yang dimuat oleh salah satu bus tujuan Amfoang.
Hal itu mengakibatkan kelangkaan BBM sangat masif karena semua BBM yang disita itu merupakan milik petani untuk merontokkan padi. Hendra tak mempersoalkan penegakan hukum itu, sebab merupakan tugas kepolisian untuk mencegah penimbunan.
Namun, ia meminta agar ada sisi kemanusiaan yang harus diprioritaskan. Sebab, masyarakat Amfoang sangat membutuhkan BBM untuk aktivitas pertanian dan nelayan.
"Karena penggunaan BBM subsidi hanya didapati menggunakan QR code khusus untuk petani dan nelayan yang sudah terdata oleh dinas terkait," kata Hendra.
Dia mengatakan sesuai saran Pertamina, BBM yang bisa digunakan oleh masyarakat Amfoang, itu BBM nonsubsidi. Akan tetapi, hal itu mendapat kendala saat proses pengantaran atau distribusi karena kondisi jalan yang rusak parah.
Di lain sisi, bisa didistribusikan melalui jalur laut, tetapi masih membutuhkan koordinasi dan rekomendasi dari Pemkab Kupang untuk pemanfaatan kapal angkutan.
"Sehingga kami masih menunggu arahan untuk mengusulkan pemanfaan angkutan lewat jalur laut," beber Handra.
Sementara itu, Area Manager Communication, Relations & CSR Jatimbalinus, Ahad Rahedi, mengatakan Pertamina sangat mendukung usulan penambahan SPBU di semua daerah. Namun, harus ada investor, baik itu dari BUMD maupun swasta. Sebaliknya pengajuan pembangunan SPBU juga harus berdasarkan usulan dari pemerintah daerah melalui BUMD maupun swasta di wilayah tersebut.
"Karena nantinya pengelola SPBU itu mitra Pertamina. Kalau kami terbuka untuk penambahan jumlah penyalur sebanyak-banyaknya. Kami mendukung dan menyambut baik usulan itu demi pemerataan akses, perluasan lembaga penyalur. Pokoknya kami sangat mendukung," jelas Ahad, dikonfirmasi detikBali, Kamis (14/5/2026).
Diberitakan sebelumnya, warga wilayah Amfoang, Kabupaten Kupang, mengeluhkan kelangkaan Pertalite yang terjadi sejak pekan lalu. Kondisi tersebut berdampak pada aktivitas pertanian hingga kegiatan belajar siswa.
Salah seorang warga, Victor Imanuel Manoh, mengatakan kelangkaan BBM membuat petani kesulitan merontokkan padi menggunakan mesin setelah masa panen.
"Di sini Pertalite tidak ada lagi. Kami yang sudah selesai panen juga tidak bisa merontokkan padi. Pemerintah harus bertanggung jawab," ujar Victor saat dihubungi detikBali, Selasa (12/5/2026).
Selain itu, Victor berujar, siswa maupun warga yang bepergian ke sekolah dan kebun juga terkendala. Bahkan, sejumlah siswa memilih tak masuk sekolah akibat kelangkaan tersebut.
(hsa/hsa)
