.webp)
Panitia Khusus (Pansus) Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan DPRD Karangasem mendorong Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Karangasem untuk mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dewan menilai perlunya langkah konkret untuk memastikan PAD 2026 mencapai target sebesar Rp 511 miliar.
"Kami tidak hanya melakukan pengawasan, tapi ikut terlibat dan bertanggung jawab agar pendapatan bisa lebih dioptimalkan lagi," kata Ketua Pansus Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan DPRD, I Nengah Sumardi, saat mendatangi BPKAD Karangasem, Selasa (14/4/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sumardi menilai masih banyak sumber-sumber pendapatan alternatif yang belum digarap secara maksimal. Ia pun meminta BPKAD Karangasem untuk terus menggali potensi pajak baru demi menambah PAD Karangasem.
Selama ini, sektor penyumbang PAD tertinggi Karangasem adalah pajak mineral bukan logam dan bebatuan (MBLB). Ada pula pajak barang jasa tertentu (BJT) yang di dalamnya mencakup pajak hotel, restoran, dan hiburan.
Kepala BPKAD Karangasem I Nyoman Siki Ngurah mengatakan realisasi PAD Karangasem hingga saat ini telah mencapai Rp 133,7 miliar atau sekitar 26,1 persen dari total target PAD 2026. Ia menyebut sudah berupaya mengoptimalkan beberapa sektor pajak serta menambah wajib pajak baru.
"Hingga saat ini sudah ada sekitar 649 wajib pajak baru, di mana sebanyak 266 di antaranya dari sektor perhotelan. Sektor inilah yang akan kami optimalkan lagi ke depannya," ucap Siki Ngurah.
(iws/iws)
