.webp)
Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Badung tengah mengakselerasi penyelesaian dokumen Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk mengoperasikan dua rumah sakit baru pemerintah, yakni RS Giri Asih di Kecamatan Abiansemal dan RS Suwiti di Kecamatan Petang. RS anyar ini ditargetkan mulai melayani pasien BPJS Kesehatan pada Agustus 2026.
"Kami sudah siap mengeluarkan rekomendasi izin operasional, bahkan kami targetkan di Agustus sudah kerja sama BPJS karena aspek kesehatan sudah dinilai. Jadi kalau kerja sama BPJS dia harus sudah akreditasi. Sekarang kami mohon dibantu terkait administratifnya di SLF karena kami terhambat di sana," ujar Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Badung, Made Padma Puspita, saat rapat dengan komisi IV DPRD Badung, Senin sore (13/4/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Langkah koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Badung terus dilakukan untuk memastikan verifikasi arsitektur dan bangunan gedung segera rampung. Hal ini menjadi krusial karena pihak rumah sakit harus mematuhi aturan sistem Online Single Submission (OSS) sebelum resmi melayani masyarakat umum maupun pasien jaminan kesehatan.
"Rumah sakit daerah itu mematuhi aturan pusat, kami tidak berani menyalahi aturan administratif meskipun dampaknya jadwal operasional jadi molor pelan-pelan. Tapi kalau izin operasional, itu keluar bulan ini, untuk pasien umum sudah bisa langsung dilayani, sedangkan untuk BPJS harus menunggu proses kredensial," kata Padma.
Selain penguatan rumah sakit, Dinkes Badung juga berupaya memandirikan Puskesmas Pembantu (Pustu) melalui penempatan tenaga medis yang lebih merata. Target jangka panjangnya adalah menyiagakan satu dokter di setiap unit layanan kesehatan tingkat desa pada jam kerja pagi hari.
"Aspek preventif bisa diselesaikan di tingkat bawah sehingga Puskesmas lebih fokus pada pasien sesuai diagnosis berat. Kalau tidak mampu lewat jalur CPNS karena aturan pusat, kami berharap Puskesmas diberikan kemandirian merekrut pegawai tetap melalui anggaran BLUD," jelas Padma.
Guna mendukung keamanan sektor pariwisata, Pemkab Badung juga menyiapkan layanan pusat penanganan rabies di titik-titik rawan gigitan hewan. Ketersediaan vaksin dan serum anti-rabies kini didekatkan ke lokasi objek wisata guna menjamin kecepatan penanganan medis bagi wisatawan maupun warga lokal.
"Kami membenahi Pustu di daerah wisata yang rawan rabies dengan menaruh kontak petugas agar waktu penanganan bisa maksimal lima belas menit saja. Contohnya di Sangeh yang sering terjadi gigitan monyet, tim kami segera memberikan VAR atau SAR begitu ada laporan masuk," pungkasnya.
(hsa/hsa)
