detikBali
Nasional

1.030 Dapur MBG Disetop Sementara

Terpopuler Koleksi Pilihan
Nasional

1.030 Dapur MBG Disetop Sementara


Heri Purnomo - detikBali

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Cikakak, Kecamatan Banjarharjo, Brebes.
Foto: SPPG di Desa Cikakak, Kecamatan Banjarharjo, Brebes. (Imam Suripto/detikJateng)
Jakarta -

Sebanyak 1.030 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) telah diberhentikan sementara atau di-suspend. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan langkah ini bukan berarti menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Prabowo mengatakan kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pembenahan kualitas layanan kepada masyarakat. Keputusan itu diambil setelah melakukan pengecekan langsung menyusul berbagai masukan dan kritik terhadap pelaksanaan MBG di lapangan.

"Saya langsung cek. Panggil kepala BGN dan saya terus cross-check. Saya kira, kalau nggak salah ya, dari sekian puluh ribu dapur, sudah kami tutup lebih dari seribu. Yang sudah di-suspend, 1.030," ujar Prabowo dalam sesi tanya jawab bersama para jurnalis dan pakar di kediamannya, Hambalang, Bogor, Jawa Barat (Jabar), dikutip dari detikFinance, Jumat (20/3/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain itu, pemerintah juga mulai menerapkan sistem standardisasi dan sertifikasi ketat bagi seluruh dapur MBG. Setiap dapur diwajibkan memenuhi kriteria kebersihan, keamanan makanan, kualitas air, serta proses pengolahan yang sesuai standar. Dapur yang tidak memenuhi persyaratan akan langsung di-suspend hingga dilakukan perbaikan.

ADVERTISEMENT

Pemerintah juga membuka mekanisme pengawasan publik dengan menyediakan akses pelaporan bagi masyarakat, sekolah, maupun orang tua untuk memantau dan melaporkan pelaksanaan program di lapangan. Prabowo menegakkan transparansi dan keterlibatan publik menjadi kunci agar program MBG berjalan bersih dan tepat sasaran.

"Siapa pun boleh cek. Kepala sekolah, orang tua, masyarakat sekitar boleh masuk dan komplain," tegas Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu.

Prabowo juga menekankan pentingnya membangun budaya baru dalam tata kelola program, yakni meninggalkan praktik laporan yang tidak sesuai fakta. Ke depan, pemerintah akan terus memperkuat pengawasan, memperbaiki sistem, serta memastikan program MBG benar-benar memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak.

"Laporan yang hanya bagus-bagus itu budaya yang tidak baik. Kita harus berani menghadapi realitas," ujar Prabowo.

Artikel ini telah tayang di detikFinance. Baca selengkapnya di sini!




(dpw/dpw)










Hide Ads