Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa melantik 13 pejabat eselon II yang terdiri dari asisten sekretaris daerah (sekda), kepala dinas, kepala badan, inspektorat, hingga staf ahli. Dari jumlah tersebut, 11 pejabat adalah hasil rotasi, sementara dua kepala dinas dilantik kembali pada posisi semula karena telah menjabat lebih dari lima tahun tanpa perpindahan jabatan.
"Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, saya melantik pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pengawas, hingga fungsional di lingkungan Pemkab Badung. Total yang dilantik sekitar 150-an orang, dengan rincian 71 pejabat fungsional dan sisanya pejabat struktural," kata Adi Arnawa di Puspem Badung, Rabu (11/2/2026).
Mutasi ini menjadi yang perdana bagi Adi Arnawa sejak dilantik pada Februari 2025. Kata Adi, mutasi dilakukan dengan meninjau ulang daftar urutan kepangkatan secara ketat, bahkan mempromosikan sejumlah pejabat yang punya kinerja baik meski sebelumnya tidak terlihat atau berada pada posisi yang tidak sesuai dengan kepangkatannya.
"Kami mencoba agar pejabat yang dilantik ini benar-benar dilihat dari daftar urutan kepangkatan, karena ternyata ada beberapa yang 'nyungsang' atau pangkatnya lumayan tapi tidak kelihatan. Saya ingin membangun sistem agar karier ASN di Badung ini jelas dan memotivasi mereka untuk mendorong profesionalitas serta integritas," ujarnya.
Adi Arnawa menegaskan perombakan organisasi ini juga untuk menghapus ego sektoral di antara para pejabat di Badung. Menurutnya, soliditas dan sinergisitas antarperangkat daerah sangat krusial."Pelayanan di sini tidak boleh terkotak-kotak, harus ada satu kesatuan di antara semua perangkat daerah yang ada," tegasnya.
Perubahan paradigma birokrasi ini, kata Adi dinilai mendesak untuk mendukung visi pariwisata Badung yang berkualitas di tengah tantangan global. Adi beberapa kali mengatakan Pemkab Badung saat ini sedang fokus menangani sejumlah persoalan mendasar seperti kemacetan, pengelolaan sampah, ketersediaan air bersih, hingga masalah banjir.
"Badung ini daerah internasional sehingga standar lama yang masih konvensional perlu dihilangkan demi keberlanjutan pariwisata kita ke depan. Kita harus mulai merubah paradigma reformasi birokrasi dengan mengedepankan kinerja yang profesional," imbuh Adi Arnawa.
Mengenai beberapa posisi kepala dinas dan badan yang masih kosong, Pemkab Badung berencana melakukan pengisian jabatan tersebut dalam waktu dekat. Beberapa posisi strategis sengaja dikosongkan selama evaluasi ini demi memberikan ruang penyegaran organisasi dan akan diisi melalui proses seleksi terbuka atau manajemen talenta.
Simak Video "Video: Momen Gubernur Koster Bongkar 48 Bangunan Liar di Pantai Bingin Bali"
(hsa/dpw)