.webp)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali sedang menyiapkan skema pencegahan datangnya sampah kiriman di pesisir pantai Bali. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Bali I Made Dwi Arbani mengatakan skema dan datanya akan menunjukkan seperti apa sebaran sampah kiriman bahkan sumber sampahnya.
"Nanti saya kasih datanya semua apa yang dikasih pemda, apa yang dikerjakan oleh Badung. Kemudian dari mana sumber sampah, modelingnya kayak apa, sebarannya kayak apa," kata Dwi kepada detikBali, Senin (9/2/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dwi melanjutkan, ke depannya akan ada kerja kolaboratif dengan beberapa pihak untuk mengatasi sampah kiriman yang sudah menjadi siklus tahunan.
"Nanti kerja kolaboratif, kami kerja kolaboratif sama-sama," ujar Dwi.
Dwi juga merespons mengenai sentilan dari DPRD Bali soal aksi korve dan langkah pemerintah dalam mencari solusi nyata mengatasi sampah kiriman.
"Bapak Presiden arahannya sudah bagus," ucapnya.
Sebelumnya, anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali Grace Anastasia Surya Widjaja meminta pemerintah pusat dan daerah memberikan solusi konkret untuk mengatasi sampah kiriman di Bali.
"Kami harus ingat Bali adalah wajah pariwisata dunia milik Indonesia. Sektor pariwisata Bali memberikan kontribusi devisa yang sangat signifikan bagi negara," kata Grace, Minggu (8/2/2026).
Grace memandang jika Bali mendapatkan citra buruk yang rugi bukan hanya daerah tetapi ekonomi nasional. Ia mengapresiasi aksi korve (kerja bakti) yang dilakukan oleh aparat, komunitas hingga siswa-siswi sekolah.
Namun, ia berpendapat seluruh komponen masyarakat terutama anak sekolah, tidak seharusnya menghabiskan waktunya memungut sampah di pantai. Butuh solusi lebih dari sekadar korve-korve seremonial.
"Terima kasih atas aksi heroiknya tapi tahun depan saya ingin melihat mereka di pantai untuk berwisata, bukan memungut sampah," ungkap Grace.
