.webp)
Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyoroti sejumlah persoalan pendidikan saat melakukan kunjungan kerja ke Bali, hari ini. Salah satu isu utama yang disoroti adalah kekurangan tenaga guru serta kesejahteraan pendidik.
Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma menilai posisi guru saat ini semakin terpinggirkan. Ia juga menyoroti pemenuhan hak-hak guru yang dinilai belum optimal, termasuk terkait sertifikasi.
"Kita sekarang kan bekerja lebih kepada pengembangan-pengembangan siswa-siswi. Tapi bagaimana dengan guru? Guru-guru kita kan sebagai penggerak, kalau bagaimana guru-guru ini tidak dikualifikasi dengan kesejahteraan, termasuk hak-hak sertifikasi guru ini kan juga problem," kata Filep di Kantor Gubernur Bali, Jumat (6/2/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Filep mengaku mendapatkan banyak pandangan baru terkait kondisi guru di Bali. Ia menyebut akan menyampaikan persoalan tersebut kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah agar perhatian terhadap kesejahteraan guru dan pola pendidikan di daerah dapat ditingkatkan.
"Keluhan tadi dari guru yang pertama tentang sertifikasi ya, ada yang sudah puluhan tahun sejak undang-undang pendidikan lahir sampai sekarang belum ada diurus-urus," jelas Filep.
Selain persoalan guru, Komite III DPD RI juga menyoroti penyelenggaraan Program Indonesia Pintar (PIP) di Bali. Filep menyarankan agar pihak penyelenggara lebih proaktif dalam menjangkau anak-anak yang membutuhkan bantuan pendidikan.
Menurutnya, pola jemput bola perlu ditingkatkan agar program tersebut benar-benar menyasar penerima yang tepat.
Sementara itu, anggota DPD RI daerah pemilihan Bali, Ida Bagus Rai Mantra, menambahkan isu terkait kekerasan di lingkungan sekolah. Ia mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Bali yang telah membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Pendidikan (Satgas PPKSP).
"Jadi ini satu hal yang sangat penting sekali untuk menciptakan sekolah aman yg memang didengungkan Pak Menteri," jelasnya.
(dpw/dpw)
