.webp)
Gubernur Bali, Wayan Koster, akan menghadirkan program penyediaan air bersih. Program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali itu dilakukan mulai 2026.
Koster menegaskan persoalan air tidak boleh dianggap enteng. Sebab, akan ada masalah jika tidak ada air bersih.
Koster bahkan menyoroti soal banyaknya masyarakat di Badung yang menggunakan air bawah tanah. Ia meminta warga untuk tidak lagi melakukan penyedotan air tanah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jangan lagi nyedot-nyedot air bawah tanah. Rusak nanti sistem alam," ucap Koster dalam pidatonya di Denpasar, Bali, Rabu (3/12/2025).
Selain penyediaan air bersih, Koster juga mulai membangun pembangkit listrik mulai 2026. Sebab, Bali selama ini bergantung listrik sebanyak 350 Megawatt (MW) dari pembangkit di Paiton, Jawa Timur (Jatim) dan disalurkan melalui kabel bawah laut.
Koster menegaskan pengiriman listrik via kabel bawah laut terbilang rawan. Terlebih, beberapa waktu lalu kabel bawah laut tertabrak arus kuat hingga Bali mengalami pemadaman. Berkaca dari itu, Koster menegaskan Bali 100 tahun ke depan harus mandiri energi dengan energi bersih.
"Mulai 2026 akan dibangun pembangkit tenaga listrik di Bali. Total dalam empat tahun akan dibangun 1.550 Megawatt dan tidak boleh menggunakan bahan bakar batubara," tutur Koster.
Menurut Koster, pembangkit yang dibangun akan menggunakan energi ramah lingkungan. Pembangunan pembangkit itu telah disetujui PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Proyek itu juga sudah masuk dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL).
"Jadi, bersyukur kita di Bali. Kita ingin agar Bali ini survive ke depannya, jangan ada gangguan faktor eksternal yang terlalu membahayakan kehidupan masyarakat di Bali, apalagi pariwisata. Hal-hal begitu yang harus kita pikirkan untuk menjaga keberlangsungan pariwisata kita di Bali kedepan secara berkualitas," ucap Koster.
Berbagai upaya tersebut, tegas Koster, sebagai respons untuk mengatasi permasalahan dan tantangan Bali, seperti alih fungsi lahan yang terus meningkat, sampah makin banyak, ancaman ketersediaan air bersih, kemacetan makin tinggi, kapasitas infrastruktur, transportasi publik yang jauh dari memadai hingga penodaan tempat-tempat suci yang makin meningkat, serta rusaknya pakem dan keorisinilan budaya Bali.
"Satu demi satu akan saya selesaikan di periode kedua," ungkap Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Bali itu.
(hsa/hsa)
