.webp)
Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali menjadi salah satu lembaga keuangan yang menyalurkan Kredit Program Perumahan (KPP). Program tersebut diluncurkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada 21 Oktober 2025.
Program ini bertujuan untuk memperluas akses pembiayaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat, sekaligus mendorong penguatan usaha kecil melalui dukungan pembelian, pembangunan dan renovasi tempat usaha.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Direktur Utama (Dirut) BPD Bali, I Nyoman Sudharma, menilai KPP menjadi katalis penting bagi penguatan ekonomi daerah. Sebab, hampir 110 sektor ekonomi akan terdampak oleh KPP.
"Untuk tahun ini, target penyaluran di Bali mencapai Rp 11,5 miliar dan akan meningkat tahun depan," kata Sudharma dalam siaran pers kepada detikBali, Selasa (25/11/2025).
Informasi lebih lanjut terkait produk KPP Bank BPD Bali bisa dicek pada lama https://www.bpdbali.co.id/. Klik menu Pinjaman pada beranda kemudian pilih sub menu Kredit Program menuju menu Kredit Program Perumahan (KPP). Masyarakat juga dapat menghubungi BPD Bali Call 1500844.
Bank BPD Bali adalah berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Selain itu, BPD Bali juga menjadi peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Selain menyalurkan KPP, Bank BPD Bali juga mencatat capaian positif dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 30 Oktober 2025. Total penyaluran KUR mencapai Rp 1,58 triliun bagi 7.920 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan 60,97% di sektor produktif, seperti pertanian, industri pengolahan, dan perikanan.
Segmen KUR Mikro menyerap alokasi Rp 300 miliar, 100 persen dari kuota yang disediakan. Sedangkan KUR Ultra Mikro (Sumi) mencatat Rp 520 juta dan KUR Kecil sebesar Rp1,21 triliun.
Selain KUR, Bank BPD Bali juga menyalurkan Kredit Usaha Alsintan (KUA) sebesar Rp 8,29 miliar dan Kredit Industri Padat Karya (KIPK) sebesar Rp 3,3 miliar sebagai bentuk dukungan terhadap sektor riil dan penciptaan lapangan kerja.
Sudharma menegaskan komitmen bank dalam memperkuat permodalan pelaku usaha produktif secara prudent, transparan, dan akuntabel.
Sosialisasi KPP
Pemerintah menggelar sosialisasi KPP di di Auditorium Widya Sabha Universitas Udayana (Unud), Senin (24/11/2025). Sosialisasi dihadiri Menteri PKP, Maruarar Sirait, serta 20 calon penerima program dari Denpasar, Badung, dan Buleleng.
"Kami ingin melakukan langkah nyata untuk perubahan. Tahun depan anggaran akan meningkat hingga 100%," ujarnya.
Ara menegaskan masih banyak rumah tidak layak huni di Bali yang perlu segera diperbaiki. Di Denpasar misalnya, Ara mengungkapkan terdapat sekitar 100 rumah yang akan direnovasi di Denpasar dalam empat bulan ke depan agar tidak ada lagi kawasan kumuh.
KPP, jelas Ara, bukan hanya membantu warga memiliki rumah layak, tetapi juga memberantas praktik rentenir dengan menyediakan akses kredit yang mudah, cepat, dan murah.
Gubernur Bali, Wayan Koster, mengungkapkan Pulau Dewata masih membutuhkan sekitar 32 ribu rumah layak huni, mayoritas berada di kabupaten/kota. Koster berharap dukungan pemerintah pusat terus ditingkatkan agar tidak ada lagi warga yang tinggal di rumah tidak layak dalam lima tahun ke depan.
"Kami mengapresiasi program 3 juta rumah dari presiden dan menteri. Kami berharap di Bali program ini bisa berjalan progresif," harap Koster.
(hsa/hsa)
