.webp)
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan keinginannya agar Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK dihapuskan. Hal itu telah dia sampaikan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
Ara, sapaan Maruarar, menilai SLIK OJK menghambat rakyat untuk membeli rumah subsidi. Hingga berujung pada menjadi beban rakyat.
"Jadi, program-program Pak Prabowo yang bagus-bagus ini terhambat gara-gara itu. Ini kan lingkaran setan terus kan begini kan ya. Ayo kita mesti ambil suatu keputusan yang juga prorakyat," sebutnya di Mall Pelayanan Publik (MPP) Denpasar, Bali, pada Senin (24/11/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami optimistis kan. Jadi, nggak boleh kita hanya wah ini nggak bisa, ini nggak bisa. Negara harus berbuat baik dengan rakyat dan Pak Prabowo optimistis bisa menghapuskan utang SLIK OJK ini," bebernya.
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari, menilai SLIK OJK harus dibagi dalam dua kategori. Pertama, yang angkanya kecil dan yang angkanya besar.
"Kalau dosa kecil dimaafin saja lah kecuali, yang dosanya besar. Ini saya berseloroh tapi, serius. Ada yang dapat amnesti, ada yang dapat abolisi, itu orang gede semua tuh. Masa buat orang kecil nggak ada amnesti dan abolisi," ucapnya.
Qodari memandang usulan penghapusan SLIK OJK yang disampaikan Ara sebagai bentuk amnesti dan rasa kasih sayang pemerintah kepada rakyatnya.
"Mudah-mudahan dijadikan pertimbangan oleh stakeholder," ujarnya.
(hsa/hsa)
