Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) berhasil meraih skor 91,85, kategori istimewa sebagai kota percontohan anti korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI).
"Kami mengapresiasi kerja keras Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram selama enam bulan ini. Kami harap masukan yang kami berikan bisa ditindaklanjuti. Seperti isu gratifikasi yang teridentifikasi melalui survei komprehensif terhadap masyarakat dan temuan lainnya," kata Ketua Tim Penilaian Kota Anti Korupsi Mataram KPK RI, Ariz Dedy Arham, saat dikonfirmasi di Pendopo Wali Kota Mataram, Selasa (18/11/2025).
Sementara itu, Wali Kota Mataram Mohan Roliskana mengaku bangga karena Kota Mataram mendapatkan poin istimewa sebagai kota percontohan anti korupsi.
"Alhamdulillah kota tercinta kita mendapatkan apresiasi bahwa kita menjadi kota percontohan anti korupsi. Kita sangat menghargai proses yang sudah terjadi, dan ini kerja kita bersama," kata Mohan, Selasa.
"Mari kita pertahankan, jaga sebaik-baiknya kepercayaan ini, jaga integritas, perkuat dedikasi kita kepada masyarakat," ujarnya.
Di sisi lain, Mohan memastikan akan menindaklanjuti masukan-masukan yang diberikan KPK RI, guna memperkuat birokrasi, serta membangun public trust building atau membangun kepercayaan publik.
"Karena tanpa itu, kami, pemerintah, tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kepercayaan publik," jelasnya.
Sebelumnya, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana mengatakan ada enam indikator yang menjadi acuan penilaian agar kota/kabupaten bisa menjadi kota percontohan anti korupsi.
"Ada enam indikator yang menjadi acuan penilaian yang harus dipenuhi kota/kabupaten untuk menjadi kota percontohan anti korupsi," katanya, Senin (17/11/2025).
Wawan menuturkan saat ini ada tiga kota yang tengah memperebutkan posisi kota percontohan antikorupsi. Pesaing Mataram adalah Minahasa dan Blitar.
"Untuk ditetapkan sebagai kota percontohan anti korupsi, skor Monitoring Center for Prevention (MCP)-nya harus minimal 90. Dan Kota Mataram pada penilaian awal skor MCP-nya 76 (sekarang kita cek lagi update skornya)," tutur Wawan.
Menurut Wawan, selain MCP, ada penilaian SPBE dari Kemenpan RB, Maturitas SPIP dari BPKP, Kepatuhan Pelayanan Publik dari Ombudsman, serta wajib WTP dari BPK.
Simak Video "Video: Kondisi Gedung Parlemen Nepal Porak Poranda Usai Demo Berdarah"
(mud/mud)