Koalisi Masyarakat Untuk Adili Kejahatan HAM (MUAK) Bali menggelar doa bersama di Merajan DPRD Provinsi Bali untuk menolak rencana pemberian gelar pahlawan kepada Presiden kedua RI, Soeharto, Jumat (7/11/2025).
Perwakilan Koalisi MUAK Bali, Tommy Wiria, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk keresahan masyarakat terhadap usulan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto yang dinilai memiliki rekam jejak pelanggaran HAM.
"Ya, acara persembahyangan hari ini tentu saja sebenarnya tujuannya untuk kembali kita merefleksi gerakan-gerakan di Bali. Kita masuk dengan isu yang kita bawa mengenai rekomendasi pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto," ujar Tommy usai doa bersama.
Sekitar 10 orang hadir dalam kegiatan itu. Mereka terdiri dari masyarakat umum, mahasiswa, pelajar, dan pekerja yang mengenakan pakaian adat Bali saat bersembahyang di Merajan di dalam gedung DPRD.
Tommy menjelaskan, kegiatan doa bersama ini bertujuan menyadarkan pemerintah agar merefleksikan kebijakan terkait pemberian gelar pahlawan tersebut.
"kita mendoakan kepada bangsa, kepada para pejabat agar semakin mempunyai kesadaran, bisa merefleksi bahwa kebijakan yang mereka lakukan ini sebenarnya salah, kebijakan yang mereka lakukan ini sebenarnya mengkhianati keinginan rakyat," imbuhnya.
Simak Video "Video: Lintas Aktivis Tolak Usulan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional"
(dpw/dpw)