Puluhan masyarakat Bali menentang rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden RI ke-2 Soeharto. Penolakan tersebut disuarakan lewat aksi Kamisan Bali di kawasan Monumen Bajra Sandi, Denpasar, Kamis (6/11/2025).
Humas Aksi Kamisan Bali, Tommy Wiria, menilai Soeharto memiliki rekam jejak pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat. Ia pun mempertanyakan keinginan Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Fadli Zon yang hendak menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional.
"Tentu saja kami melawan rekomendasi tokoh Soeharto sebagai pahlawan nasional," ujar Tommy di sela-sela aksi, Kamis (6/11/2025).
Aksi Kamisan Bali diikuti oleh berbagai lembaga swadaya masyarakat, organisasi mahasiswa, hingga masyarakat umum. Mereka menyebut salah satu catatan kelam Presiden Soeharto pada masa Orde Baru terkait peristiwa 1965.
"Karena kami paham bagaimana latar belakang gelap Presiden Soeharto di tahun 1966-1970. Setelah itu bagaimana beliau melakukan banyak tindakan-tindakan pelanggaran HAM berat di masa Orde Baru," imbuh Tommy.
Tommy lantas menanggapi pernyataan Fadli Zon yang menyebut tidak ada bukti kuat terkait pelanggaran HAM yang dilakukan Soeharto. Menurutnya, pernyataan politikus Partai Gerindra itu justru bertentangan dengan berbagai laporan resmi dan hasil investigasi terkait pembantaian massal pada 1965.
"Tentu saja pembantaian yang terjadi itu bukan dilakukan oleh satu partai itu saja, tapi dilakukan oleh militer yang dipimpin oleh jenderal RPKAD waktu itu," imbuhnya.
Di sisi lain, Tommy menyebut rencana pemberian gelar pahlawan nasional terhadap Soeharto tersebut sarat kepentingan politik. Ia menilai rencana itu bertujuan untuk menghapus catatan kelam penguasa Orde Baru.
"Harapannya didengar oleh pemerintah pusat agar mencabut rekomendasi gelar pahlawan nasional untuk Soeharto," pungkasnya.
Simak Video "Video Massa Aksi Kamisan Tolak Usulan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional"
(iws/iws)