.webp)
Akses jalan warga yang sempat ditutup oleh manajemen Garuda Wisnu Kencana (GWK) di Desa Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Bali, akhirrnya dibuka kembali. Hal itu setelah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung menandatangani perjanjian pinjam pakai lahan dengan pihak manajemen GWK.
Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengungkapkan dirinya bersama Gubernur Bali Wayan Koster sudah memanggil manajemen GWK untuk menyelesaikan polemik jalan yang mengakibatkan warga di Banjar Adat Giri Dharma, Desa Ungasan, terisolasi. Pertemuan berlangsung di rumah jabatan Gubernur Bali di Denpasar, Selasa (14/10/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Secara prinsip, pihak GWK sudah sepakat dengan apa yang kita harapkan, yaitu memberikan akses bagi masyarakat untuk tetap menggunakan jalan yang berada di kawasan GWK," ujar Adi Arnawa dalam keterangannya seusai pertemuan yang dihadiri Komisaris Utama GWK, Mayjen Purn Sang Nyoman Suwisma.
Kesepakatan ini ditindaklanjuti melalui perjanjian pinjam pakai lahan secara tertulis antara GWK dan Pemkab Badung. Lahan milik GWK yang selama ini dimanfaatkan masyarakat dipastikan tetap berfungsi sebagai jalan umum selama masyarakat memerlukannya.
"Dengan adanya perjanjian pinjam pakai ini, sudah jelas bahwa apa yang menjadi keinginan masyarakat di seputaran GWK dapat terwujud. Kami memastikan aspirasi masyarakat terpenuhi dan persoalan yang berkembang selama ini dapat diselesaikan secara baik," tegas Adi.
Adi menekankan penyelesaian ini tidak hanya bertujuan menjaga aksesibilitas warga, tetapi juga memastikan keharmonisan sosial di wilayah Ungasan. Ia berharap situasi di sekitar kawasan GWK kembali kondusif.
Sebelumnya, Adi Arnawa sempat meluruskan kabar yang beredar di media sosial terkait polemik GWK. Ia mengakui adanya dinamika di masyarakat yang menginginkan akses di sekitar patung tulisan GWK dibuka.
"Oh, iya, hari ini saya juga meluruskan. Ada beberapa berita di media sosial bahwa yang pertama terkait dengan GWK," kata Adi Arnawa di Balai Budaya Giri Nata Mandala, Puspem Badung.
Adi menyarankan masyarakat bersabar karena dibutuhkan empati dari pihak GWK mengingat aset tersebut adalah milik mereka. Politikus PDIP itu menegaskan pemanfaatan aset tersebut memerlukan izin dari pihak GWK dan pemerintah daerah telah bergerak untuk memfasilitasi aspirasi warga.
(iws/iws)
