.webp)
Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, I Ketut Kariyasa Adnyana, mengungkapkan Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar meminta agar status Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) Mpu Kuturan Singaraja ditingkatkan menjadi universitas. Hal ini disampaikan Kariyasa kepada Gubernur Bali, Wayan Koster.
"Sekolah agama kalau hanya institut (atau) sekolah tinggi, seperti dibilang atau disampaikan oleh Pak Menteri langsung, itu seperti hanya kolam (atau) waduk. Semestinya, kalau urusan sekolah agama, harus seperti samudra. Sehingga, lembaga pendidikan yang paling tinggi adalah universitas," ujar Kariyasa di Kantor Gubernur Bali, Jumat (3/10/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kariyasa yakin IAHN Mpu Kuturan Singaraja siap ditingkatkan menjadi universitas. Kesiapan itu bisa dilihat saat peningkatan status dari sekolah tinggi agama hindu negeri (STAH) menjadi IAHN beberapa waktu lalu. Terlebih, kampus itu diberikan bantuan infrastruktur dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali hingga Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Ditjen Bimas) Hindu Kemenag.
"Sehingga, kalau nanti menjadi universitas, tentu kami bersama-sama bergotong royong membantu, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat untuk menjadikan Mpu Kuturan menjadi universitas," terang Kariyasa.
Kariyasa mengungkapkan sempat berdiskusi bersama Pemprov Bali beberapa waktu lalu terkait upaya meningkatkan status IAHN Mpu Kuturan Singaraja. Hasil diskusi menemukan ada kendala terkait lahan.
Permasalahan itu, tutur Kariyasa, telah berhasil diselesaikan, yakni dengan memanfaatkan lahan milik Pemprov Bali di kawasan Gerokgak, Buleleng, dengan luas sekitar 5 hektare (ha). "Kemarin sudah siap dihibahkan sehingga nanti betul-betul cepat untuk Mpu Kuturan menjadi universitas," ungkapnya.
Apabila kampus Mpu Kuturan telah menjadi universitas, Kariyasa mendorong agar dapat terciptanya tenaga-tenaga kepegawaian, khususnya pendidik yang memiliki karakter berbasis agama yang kuat sehingga dapat meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat Bali, khususnya yang beragama Hindu.
Tak cuma itu, hal ini pun dapat mendukung terserapnya tenaga pendidik di dunia kerja, khususnya pada pendidikan widyalaya. Kariyasa juga menyarankan agar pendidikan widyalaya ada di tiap desa atau kecamatan, minimal dengan tingkat pendidikan taman kanak-kanak (TK) hingga sekolah menengah pertama (SMP).
"Karena, selama ini yang menjadi kendala lemahnya serapan guru yang berbasis agama adalah karena sekolah-sekolah yang berbasis agama seperti widyalaya di Bali kecil sekali. Walaupun mayoritas orang Hindu, tetapi kan kecil sekali. Widyalaya juga kecil dan swasta juga kan kembang kempis juga untuk pembiayaan," tutur Kariyasa.
Terkait dengan kondisi ini, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mendorong agar widyalaya dapat dinegerikan dan ada di desa atau kecamatan. "Sehingga nanti bisa menerima output atau tamatan guru-guru ataupun tenaga lain yang berbasis Hindu," harap Kariyasa.
(hsa/hsa)
