.webp)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali meminta dukungan pada Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terkait sistem peringatan dini bencana, baik untuk peringatan dini banjir maupun tsunami.
Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali, I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya, mengatakan telah melakukan kajian risiko bencana. Hasilnya, ada 14 risiko bencana dan sepuluh di antaranya berisiko tinggi, seperti banjir, tsunami, dan gempa bumi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dalam catatan sejarah, memang enam kali Bali kena tsunami. Tapi, periodenya jauh-jauh sekali. Dari sisi ilmu pengetahuan masih potensi berulang ke depan. Sama halnya di banjir, dalam hal peringatan dini tsunami juga ada problem di peringatan dini," ujar Teja di Kantor Gubernur Bali, Jumat (3/10/2025).
Teja mengungkapkan BPBD Bali telah memiliki alat yang mungkin lebih baik dari beberapa daerah lainnya. Namun, alat itu tetap kurang optimal dalam sistem peringatan dini tsunami.
"Ini karena kami punya tantangan industri pariwisata Bali cepat berkembang. Sehingga menimbulkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di zona berbahaya," ujar Teja.
Terkait kondisi tersebut, Teja memohon dukungan sistem, termasuk terkait kebijakan pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap gelombang.
Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, mengatakan bakal memperjuangkan usulan Bali kepada pemerintah pusat. Selain itu, Komisi VIII DPR RI juga bakal mendiskusikan di pusat untuk mencegah adanya korban.
"Sehingga, nanti dukungan dari pemerintah pusat atas aspirasi terutama Komisi VIII ini kami ingin mempercepat. Sehingga nanti Bali tetap kita jaga, baik dari sisi bencana alam dan sosial," ungkap politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Marwan menilai beban tugas bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali terlalu banyak sekalipun anggaran yang dimiliki Pemprov Bali cukup besar. Sehingga, dia berujar, dukungan pemerintah pusat dibutuhkan.
"Saya kira ketika terjadi bencana, Presiden (Prabowo Subianto) langsung menelepon Kepala BNPB. Artinya pusat harus bertanggung jawab. Tentu mungkin laporannya penting dari daerah seperti yang dilaporkan tadi," jelas Marwan.
(hsa/hsa)
