Sekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra membantah seluruh pegawai di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali termasuk para guru diwajibkan berdonasi untuk bencana yang jumlahnya ditetapkan. Indra menjelaskan jika besaran nominal yang dipatok berdasarkan jabatan dan golongan itu hanya sebagai acuan saja.
"Pegawai dipersilakan untuk bergotong royong lebih dengan acuan, sesuai acuan, lebih rendah dari acuan atau bahkan tidak ikut bergotong royong karena bersifat sukarela," terang Indra melalui keterangan resminya, Kamis (18/9/2025).
Dia mengungkapkan dana donasi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non-ASN tingkat Pemprov Bali telah terkumpul sebanyak Rp 2,5 miliar. Namun, dana yang disalurkan sementara masih sekitar Rp 390 juta.
Ia menuturkan dana donasi ini disalurkan kepada seluruh korban bencana banjir, baik yang kehilangan keluarganya, rumah yang rusak dan kerusakan sarana mata pencaharian warga. Indra meneruskan jika dana ini juga disiapkan untuk antisipasi bencana alam yang kemungkinan terjadi selama musim hujan di Bali.
"Karena BMKG memperkirakan puncak musim hujan akan terjadi pada bulan November 2025 hingga Februari 2026," sambung Indra.
Kemudian, Indra juga menjelaskan dana gotong royong ini dapat mempercepat pemberian bantuan kepada korban banjir. Sebab, jika menunggu APBD akan lebih lambat mengingat banyak persyaratan dan mekanisme pengelolaan keuangan negara yang harus dilalui.
Sebelumnya, beredar informasi mengenai instruksi kepada seluruh guru ASN, non-ASN, hingga staf sekolah tingkat provinsi untuk memberikan donasi bencana banjir Bali. Namun, instruksi tersebut ditentukan terkait besaran nominalnya. Jumlahnya dipatok, untuk staf golongan I sebesar Rp 100 ribu hingga kepala sekolah (kepsek) Rp 1,25 juta.
Kepala SMAN 4 Denpasar I Made Sudana membenarkan instruksi tersebut. Sudana mengatakan jika instruksi itu berdasarkan hasil rapat bersama Ketua MKKS di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Bali. Dia juga membenarkan penentuan besaran nominal donasi tersebut berdasarkan kesepakatan hasil rapat.
"Oh nggih benar, itu hasil rapat di dinas kemarin. Rapat dihadiri oleh Ketua MKKS," kata Sudana saat dikonfirmasi detikBali, Kamis.
Instruksi serupa juga ditujukan kepada pegawai di sektor kesehatan. Direktur Utama (Dirut) RSUD Bali Mandara, I Gusti Ngurah Putra Dharma Jaya, mengatakan telah menyampaikan informasi tersebut kepada seluruh pegawai rumah sakit di setiap tingkatan. Menurutnya, langkah ini sebagai bentuk kemanusiaan dan kepedulian terhadap korban banjir.
"Kami di RSBM sangat mendukung penuh gagasan Bapak Gubernur terkait kegiatan ini sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang tertimpa musibah," kata Putra saat dikonfirmasi, Kamis (18/9/2025).
Simak Video "Anggota DPR ke Komdigi: Pemberitaan Pemerintah Jangan Kalah Viral"
(hsa/hsa)