Bupati Sudewo Ogah Mundur hingga Respons Istana soal Polemik di Pati

Regional

Bupati Sudewo Ogah Mundur hingga Respons Istana soal Polemik di Pati

Tim detikNews - detikBali
Rabu, 13 Agu 2025 22:30 WIB
Bupati Pati Sudewo saat menemui massa di depan kantor Bupati Pati, Rabu (13/8/2025).
Bupati Pati Sudewo saat menemui massa di depan kantor Bupati Pati, Rabu (13/8/2025). (Foto: Dian Utoro Aji/detikJateng)
Jakarta -

Bupati Pati, Sudewo, ogah mundur setelah didemo massa dari aliansi Masyarakat Pati Bersatu buntut rencana kenaikan PBB 250 persen. Sudewo menegaskan dirinya menjadi Bupati Pati karena dipilih secara konstitusional.

"Kalau saya dipilih oleh rakyat secara konstitusional, secara demokratis. Jadi, tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan itu. Semua ada mekanisme," ujar Sudewo di Pendopo Kabupaten Pati, dilansir detikJateng, Rabu (13/8/2025).

Sudewo menyebut kebijakannya yang ditolak warga Pati menjadi pembelajaran. Dia pun beralasan baru beberapa bulan menjabat sebagai bupati sehingga masih banyak yang perlu diperbaiki.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tapi yang ini sudah berjalan ke depannya akan saya perbaiki segala sesuatu ini merupakan proses pembelajaran bagi saya, karena saya baru beberapa bulan menjabat sebagai Bupati Pati, masih ada yang harus kita benahi ke depan," ujar dia.

ADVERTISEMENT

Respons Istana

Presiden Prabowo Subianto disebut menyayangkan polemik Bupati Pati Sudewo yang menaikkan PBB hingga 250 persen dan berujung pansus pemakzulan. Diketahui, Bupati Sudewo merupakan kader Gerindra, partai yang dipimpin Prabowo.

"Tentunya kalau beliau (Prabowo) ya menyayangkan, itu tadi apa yang kami sampaikan itulah hasil respons beliau terhadap siapapun itu," ungkap Mensesneg Prasetyo Hadi menjelaskan respons Prabowo terkait polemik Bupati Pati di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/7/2025), dikutip dari detikNews.

Sebagai Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) Partai Gerindra, Pras menyebut partainya sudah kerap memberi pembinaan kepada kader. Menurutnya, seluruh pejabat yang berasal dari Partai Gerindra sudah sering diingatkan untuk berhati-hati.

"Pembinaan itu kami lakukan baik dari Pak Sekjen, Pak Sugiono maupun melalui Ketua DPD. Kami sendiri pun juga selaku ketua organisasi juga melakukan proses pembinaan yang tidak jauh berbeda dengan yang tadi saya sampaikan," kata Pras.

"Sebagai pejabat publik apa lagi juga membawa nama baik partai di situlah memang kita harus berhati-hati," lanjutnya.

Sejauh ini, Pras menyebut Gerindra belum melakukan pemanggilan terhadap Bupati Sudewo terkait polemik tersebut. Ia masih berupaya untuk melakukan penyelesaian di lapangan.

"Jangan sampai kemudian mengganggu kehidupan bermasyarakat di Pati. Jangan juga mengganggu kehidupan ekonomi Pati, apalagi ini menjelang peringatan ulang tahun kemerdekaan. Semoga bisa segera dicari jalan keluar masing-masing pihak," pungkas Pras.

Kemendagri Pantau Pansus Pemakzulan Bupati Sudewo

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memantau pansus untuk pemakzulan Bupati Pati Sudewo yang telah disepakati DPRD Pati. Kemendagri akan menunggu rekomendasi dari Pemprov Jawa Tengah.

"Kementerian Dalam Negeri memantau terus memonitor terus perkembangan pansus pemakzulan ini. Kami mendorong pemerintah provinsi selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat, terlebih dulu turun ke kabupaten untuk mendalami rencana terbentuknya pansus pemakzulan ini," ujar Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan, Rabu.

Benni menerangkan proses usulan pemakzulan kepala daerah tidaklah singkat. Setelah disepakati di DPRD kabupaten, proses selanjutnya diteruskan ke Pemprov Jateng sebelum dilaporkan ke Kemendagri.

"Dari sanalah rekomendasi Pemprov itulah Kemendagri bisa menindaklanjutinya, apakah nanti sebagai tindak lanjutnya Kemendagri perlu menurunkan tim ke lapangan, sangat tergantung rekomendasi," ujar Benni.

Menurut Benni, Kemendagri telah menurunkan tim khusus pada 7 Agustus 2025 buntut kebijakan Bupati Pati terkait kenaikan PBB 250 persen. Berdasarkan hasil rapat itu, Benni melanjutkan, Bupati Pati berjanji untuk mengkaji ulang kenaikan PBB 250 persen.

"Intinya Pak Bupati itu mencabut, dikaji ulang ya kenaikan beban PBB P2 sampai 250 persen itu," kata Benni.

Sebelumnya, DPRD Kabupaten Pati sepakat membentuk pansus untuk pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Sejumlah fraksi juga mengungkap alasan dari usulan pemakzulan itu.

Artikel ini telah tayang di detikJateng dan detikNews. Baca selengkapnya di sini dan di sini!

Halaman 2 dari 3


Simak Video "Video Bupati Pati Sudewo Tolak Mundur: Saya Dipilih Secara Demokratis"
[Gambas:Video 20detik]
(iws/iws)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads