DPRD Pati sepakat membentuk panitia khusus (pansus) untuk pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Keputusan ini diambil setelah gejolak dan kericuhan terjadi dalam aksi demonstrasi di Pati.
Pantauan detikJateng, pukul 13.00 WIB perwakilan massa berhasil menduduki gedung DPRD Pati. Setelah situasi memanas, DPRD menyepakati usulan pembentukan pansus pemakzulan terhadap Sudewo.
Ketua Fraksi PKS, Narso, menyebut ada beberapa alasan pengajuan pemakzulan. "Pengisian direktur Rumah Sakit Soewondo dan pergeseran anggaran 2025," kata Narso, Rabu (13/8/2025).
Anggota DPRD dari Partai Demokrat, Joni Kurnianto, juga mendukung langkah tersebut. "Hak angket untuk Bupati karena telah sudah melanggar janji sumpah dari Bupati Pati. Dan muncul kegaduhan di Pati. Hak angket segera terpenuhi," ujarnya.
Dari Fraksi Gerindra, Yeti menyarankan penggunaan hak angket untuk memastikan pemerintah berjalan transparan dan kondusif. Sementara Fraksi PKB, Mahdun, menilai Bupati tidak berpihak kepada masyarakat.
"Proses penetapan terkait kenaikan pajak PBB yang dilakukan, meskipun dibatalkan, efek menimbulkan kegaduhan saat ini," kata Mahdun. "Sehingga pemerintahan dapat berhati-hati melakukan kebijakan," lanjutnya.
Ketua DPRD Pati, Ali Badrudi, kemudian mengetok palu tanda dimulainya hak angket untuk mengusut kebijakan Bupati. "Rapat paripurna mengenai tentang kebijakan Bupati Pati. Pengembangan pada saat terbentuk pansus untuk mengusut kebijakan Bupati Pati," jelasnya.
Simak Video "Video: Pansus Hak Angket DPRD Hadirkan Sudewo, Massa Pendukung Sempat Ricuh"
(dpw/dpw)