.webp)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian merespons polemik kebijakan Bupati Pati Sudewo yang hendak menaikkan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBB-P2 sebesar 250 persen. Tito mengingatkan seluruh kepala daerah membuat kebijakan pro rakyat.
"Saya minta kepala daerah lain dalam membuat kebijakan-kebijakan jangan hanya melihat aspek normatif hukum, tapi juga mempertimbangkan aspek sosial, dampaknya ke masyarakat gimana," kata Tito saat ditemui di kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (8/8/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tito juga mewanti-wanti para kepala daerah untuk mempertimbangkan kemampuan masyarakatnya dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Jangan disamaratakan. Ada masyarakat yang mampu, ada juga yang tidak mampu," imbuh mantan Kapolri itu.
Tito mengeklaim kebijakan-kebijakan yang ditawarkan Presiden Prabowo Subianto sudah berpihak kepada rakyat. Ia mencontohkan program Koperasi Desa Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Itu semua program-program menunjukkan pemimpin kita pro rakyat. Jangan kita membuat kebijakan yang membuat rakyat semakin sulit," pungkasnya.
Dilansir dari detikJateng, Bupati Pati Sudewo mengeklaim hampir 50 persen warga Pati telah membayar PBB-P2 yang naik 250 persen. Setelah menuai penolakan, Sudewo akhirnya membatalkan kenaikan PBB-P2 sebesar 250 persen.
"Kami menyampaikan bahwa mencermati perkembangan situasi dari kondisi dan mengakomodir aspirasi yang berkembang saya memutuskan kebijakan kenaikan PBB PP sebesar 250 persen saya batalkan," jelas Bupati Pati Sudewo saat konferensi pers di Pendopo Kabupaten Pati, Jumat (8/8/2025).
(iws/iws)
