.webp)
Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung, Denpasar, akan ditutup secara permanen pada akhir 2025. Menurut Gubernur Bali Wayan Koster, hal itu wajib dilakukan. Koster mengungkapkan adanya ancaman pidana dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) jika Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali tak menutup TPA yang beroperasi sejak 1984 itu.
"Kalau nggak ditutup sampai bulan Desember, itu akan diterapkan pidana oleh Kementerian Lingkungan Hidup," ujar Koster ditemui di Kantor Gubernur Bali, Rabu (6/8/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dua Pejabat Nyaris Diproses Hukum
Koster mengungkapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Bali serta Kepala UPTD TPA Suwung sebelumnya hampir diproses hukum karena dugaan pencemaran lingkungan.
"Saya minta tolong mereka nggak melakukan kesalahan apa-apa dan sudah melakukan upaya perbaikan," kata Koster.
Ia pun meminta penundaan proses hukum tersebut. Akhirnya, Pemprov Bali diberi waktu hingga Desember 2025 untuk menyelesaikan persoalan TPA Suwung.
TPA Suwung Mencemari Lingkungan
Menurut Koster, TPA Suwung dinilai mencemari lingkungan karena masih menerapkan sistem open dumping.
"Karena mencemari lingkungan, karena open dumping. Jadi Menteri Lingkungan Hidup sudah tidak memperbolehkan lagi ada TPA, yang lama harus ditutup, yang membangun baru tidak boleh," jelasnya.
Ia menegaskan langkah Pemprov Bali untuk beralih ke sistem pengolahan sampah berbasis sumber sudah sesuai dengan arahan pemerintah pusat.
Sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan warga harus bertanggung jawab mengelola sampah dari rumah tangga masing-masing.
"Ya, olah sendiri. Selesaikan sendiri," kata Koster seusai menghadiri pengukuhan Satgas Patroli Imigrasi di Pelabuhan Benoa, Selasa (5/8/2025).
Sampah Organik Wajib Diurus Sendiri
Menurut Koster, masyarakat diminta memilah sampah organik dan anorganik di rumah. Sampah rumah tangga yang telah dipilah dan diolah hingga menjadi residu dapat dibuang ke tempat pengolahan seperti TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip Kurangi, Guna Ulang, Daur Ulang) atau TPST.
"Itu harus diselesaikan oleh wali kota dan bupati. Tanggung jawab," tegasnya.
Pemda juga diminta membangun fasilitas baru jika kapasitas TPS3R atau TPST yang ada saat ini belum mencukupi.
Koster menegaskan tidak akan dibangun TPA baru. Pemerintah mendorong perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat untuk mengolah sampah dari sumbernya.
"Sampah dibikin sendiri, selesaikan sendiri. Jangan sampai sampah dibikin sendiri, orang lain suruh ngurus," tandasnya.
Penutupan Open Dumping TPA Suwung
Penutupan TPA Suwung diatur dalam Surat Gubernur Bali Nomor B.24.600.4/3664/PSLB3PPKLH/DKLH. Surat itu menyebutkan penghentian praktik open dumping di TPA Regional Sarbagita Suwung akan dilakukan akhir Desember 2025.
Baca juga: Koster Minta Warga Bali Urus Sampah Sendiri |
Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limbah, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (DLHK) Bali, Ida Bagus Kade Wira Negara, menjelaskan bahwa penutupan tidak berarti semua jenis sampah dilarang masuk ke TPA.
"Sehingga residunya boleh masuk ke TPA, nggak ada di dunia ini nggak punya TPA," jelas Wira saat ditemui di kantor DLHK Bali, Selasa.
Simak Video "Video: 3 Kementerian Kolaborasi Berantas Kasus TPPO di Indonesia"
[Gambas:Video 20detik]
(hsa/hsa)
