.webp)
Wacana pembangunan underpass (jalan di bawah tanah) di Simpang Unud atau McD Jimbaran, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, tampaknya segera terwujud. Proyek strategis sebagai salah satu upaya jangka panjang mengatasi kemacetan di kawasan Badung selatan itu kabarnya bakal mulai berproses pada 2026.
Hal itu disampaikan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa dalam pidatonya pada sidang paripurna penyampaian jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Badung, Senin sore (4/8/2025). Adi Arnawa menyampaikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung berencana siapkan anggaran Rp 100 miliar untuk ikut patungan mendanai proyek tersebut.
"Untuk underpass Simpang McD sebagaimana koordinasi kami dengan Pak Gubernur, kami sudah koordinasi dengan kementerian PU melalui dirjen. Pembangunan underpass ini sangat penting," kata Adi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemkab Badung, terang Adi, sudah mulai memproses pembangunan jalur lingkar barat di Pecatu yang tembus ke wilayah Jimbaran. Begitu juga lingkar selatan dari Pecatu ke Melasti.
Kata dia, rampungnya akses ini diyakini mengurai kemacetan yang terjadi di sekitar GWK, Ungasan. Namun, Gubernur Bali Wayan Koster, kata Adi, menyampaikan agar underpass Jimbaran bisa berproses untuk mengatasi buangan kendaraan dari wilayah Kuta Selatan lainnya.
"Jangan sampai jalan di lingkar barat lancar, tetapi begitu sampai di kakinya di Simpang Kali termasuk Simpang McD justru terjadi kemacetan," beber politikus PDIP itu.
Mantan Sekda Badung itu berharap rencana cost sharing antara pemerintah pusat, Pemprov Bali dan Pemkab Badung bisa terealisasi. Jika ya, dia menegaskan, Pemkab Badung siap anggarkan dana Rp 100 miliar untuk membantu proyek itu. Sementara Pemprov Bali disebut siap menggelontorkan Rp 50 miliar, dan pemerintah pusat Rp 200 miliar.
"Astungkara, mudah-mudahan ini bisa. Sehingga 2026 underpass simpang Jimbaran bisa kita realisasikan. Mudah mudahan seperti itu," tegas dia.
Wacana pembangunan underpass, sebelumnya sudah dilontarkan sejak pemerintahan Bupati Badung era I Nyoman Giri Prasta pada 2024 lalu. Kala itu, ia menyampaikan bahwa pemerintah mengupayakan prosesnya bisa dibahas pada 2025.
(hsa/hsa)
