.webp)
DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kalimantan Barat (Kalbar) menggelar rapat koordinasi dan konsolidasi bersama DPD PDIP Bali di kantor DPD PDIP Bali, Denpasar, Kamis (31/7/2025).
Rombongan PDIP Kalbar yang dikomandoi oleh Ketua DPD Lasarus menyambangi kantor DPD PDIP Bali. Mereka menemui Ketua PDIP Bali Wayan Koster untuk membahas berbagai hal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wakil Ketua DPD PDIP Kalbar Krisantus Kurniawan tidak memerinci apa saja yang dibahas. Namun, menurutnya, agenda ini memang rutin diadakan jika ada kegiatan partai di luar Kalbar.
"Ini kegiatan rutin yang biasa kami lakukan tidak hanya harus koordinasi di Kalbar, tetapi di mana pun pada saat ada agenda-agenda partai selalu dilakukan koordinasi dan komunikasi seperti itu," kata Kirsantus.
Wakil Gubernur Kalbar itu mengaku tidak mengetahui apa saja yang dibahas oleh kedua ketua partai itu.
"(Bahas kongres) Tidak, tidak, saya tidak tahu," ungkapnya.
Tolak Pemblokiran Rekening dan Sita Tanah Telantar
Sementara itu, Krisantus Kurniawan juga berbicara mengenai kebijakan pemerintah yang memblokir rekening menganggur dan menyita tanah yang tidak dimanfaatkan.
Menurut Krisantus, hal itu melanggar hak asasi manusia. Apalagi di Kalbar tidak semua mempunyai internet dan banyak titik blank spot.
"Jadi orang-orang di kampung itu bikin rekening dia hanya nyimpan uang di situ, dia tidak punya ATM. Nah kalau dibekukan coba itu kan hak pribadi dia," kata Krisantus.
Selain itu, dia juga menolak rencana pemerintah pusat menyita tanah telantar selama dua tahun. Jika terjadi, dia tidak segan-segan untuk meminta masyarakat menggelar aksi demo.
"Oh saya akan teriak lagi, teriak lagi. Saya suruh rakyat demo nanti," tegasnya.
Namun, sejauh ini Pemprov Kalbar belum berkomunikasi kepada pemerintah pusat mengenai hal tersebut.
"Belum, bentar lagi. Tunggu saja ini api dalam sekam ini," sambung Krisantus.
Meskipun Gubernur Kalbar merupakan kader Gerindra, dia tidak menjamah urusan pribadi maupun kepartaian partnernya.
"Ya saya tidak setuju. Kebijakan itu harusnya tidak keluar, itu kebijakan yang salah. Belum tentu kok pemerintah pusat benar semua, ini salah," tegas dia.
Krisantus meyakini dalam waktu dekat akan ada protes mengenai kebijakan tersebut. "Kami tunggu saja beberapa minggu ini. Pasti ada demo-demo. Saya biasanya saya mimpin demo kadang," tandas Krisantus.
(hsa/hsa)
