.webp)
Pemerintah Arab Saudi mengutuk pernyataan seorang menteri Israel yang menyerukan pencaplokan wilayah Tepi Barat. Arab Saudi menegaskan seruan Israel tersebut telah melanggar hukum internasional.
"Kementerian Luar Negeri menyampaikan kecaman dan kutukan Kerajaan Arab Saudi atas pernyataan yang dibuat oleh seorang pejabat dari otoritas pendudukan Israel yang menyerukan penerapan kedaulatan atas Tepi Barat di Palestina, yang melanggar resolusi legitimasi internasional," bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Saudi, seperti dilansir dari detikNews, Kamis (3/7/2025).
Hal ini sebagai respons atas seruan Menteri Kehakiman Israel Yariv Levin untuk mencaplok Tepi Barat. Levin menyebut upaya pencaplokan wilayah Tepi Barat itu meerupakan kesempatan bersejarah yang tidak boleh dilewatkan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menteri Israel itu mengeklaim bahwa aneksasi Tepi Barat mendesak bagi keamanan negara Zionis tersebut. Ia menilai wilayah yang diduduki itu tak hanya jantung negeri Israel, tetapi juga sabuk pengaman bagi negara mereka.
"Waktunya untuk kedaulatan telah tiba, saatnya untuk menerapkan kedaulatan. Posisi saya dalam masalah ini tegas, jelas," kata Levin.
Sebagai informasi, sekitar 770 ribu pemukim ilegal Israel tinggal di Tepi Barat per akhir tahun 2024. Mereka tersebar di 180 kompleks permukiman dan 256 pos terdepan. Laporan Palestina menyebut kompleks permukiman itu termasuk 138 yang diklasifikasikan sebagai pertanian atau peternakan.
Pemerintah Israel pada bulan lalu menyetujui lebih dari 20 permukiman baru Yahudi di Tepi Barat yang diduduki. Pemerintah Israel merebut wilayah tersebut pada tahun 1967 selama Perang Enam Hari, tetapi tidak pernah secara resmi mencaploknya.
Artikel ini telah tayang di detikNews. Baca selengkapnya di sini!
(iws/iws)
