Koster Berangkat Retret Jilid 2 Setelah Pembukaan PKB 2025

Koster Berangkat Retret Jilid 2 Setelah Pembukaan PKB 2025

Rizki Setyo Samudero - detikBali
Selasa, 17 Jun 2025 16:03 WIB
Gubernur Bali, Wayan Koster, di rumah jabatannya, Jayasabha, Denpasar, Jumat (13/6/2025). (Rizki Setyo/detikBali)
Foto: Gubernur Bali, Wayan Koster, di rumah jabatannya, Jayasabha, Denpasar, Jumat (13/6/2025). (Dok. Rizki Setyo/detikBali)
Denpasar -

Gubernur Bali Wayan Koster dijadwalkan berangkat retret kepala daerah jilid 2 pada Minggu 22/6/2025) pagi atau sehari setelah pembukaan Pesta Kesenian Bali (PKB) 2025.

"Sementara terencana tanggal 22 Juni," kata Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Bali, Ida Bagus Surja Manuaba, saat dikonfirmasi detikBali, Selasa (17/6/2025).

Koster dijadwalkan mendampingi Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk membuka PKB 2025 terlebih dahulu pada Sabtu (21/6/2025). Setelah itu, dia langsung bersiap-siap untuk berangkat ke Jawa Barat.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Iya rencana pagi," tutur Surja.

Belum ketahui Koster berangkat bersama-sama dengan bupati/wali kota se-Bali atau berangkat sendiri.

ADVERTISEMENT

Seperti diketahui, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera menggelar retret kepala daerah gelombang kedua di IPDN, Jatinangor, Jawa Barat. Rencananya, retret tersebut mulai digelar pada 22 Juni.

"Untuk retret insyaallah akan diselenggarakan 22 Juni," kata Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (16/6/2025), dikutip dari detikNews.

Dia mengatakan retret itu akan diikuti sekitar 80 kepala daerah. Dia menuturkan retret akan digelar selama satu pekan.

"Jadi ada yang ketika di Magelang itu tidak ikut, ada yang kemudian gelombang dismissal yang berperkara tapi tidak lanjut, dan yang ketiga ini ada yang PSU. PSU selesai dan kemudian dilantik," ucapnya.

Bima Arya mengatakan materi yang disampaikan dalam retret nanti akan sama dengan retret gelombang pertama. Salah satunya, kata dia, penekanan kepala daerah agar memahami hak dan kewajiban mereka.

"Dan penambahan-penambahan akan disampaikan sesuai dengan perkembangan yang terbaru terkait dengan program prioritas. Tentu ada hal-hal yang penting untuk dievaluasi terkait program prioritas," ujar dia.




(hsa/hsa)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads