.webp)
Ratusan warga, pelaku wisata, dan tour operator (TO) menggelar unjuk rasa di Kantor Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, menuntut penambahan kuota pendakian di jalur Senaru, Lombok Utara, NTB.
Menanggapi aksi tersebut, Balai TNGR melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTB. Kepala Balai TNGR, Yarman, menyebut pihaknya telah bertemu Sekretaris Daerah NTB, Lalu Gita Ariadi, untuk melaporkan tuntutan warga.
"Kuota sekarang ini ada 700 per hari. Ini sudah berdasarkan kajian. Jadi tadi dilaporkan jika ada penambahan kuota harus pula melakukan kajian," kata Yarman di Kantor Gubernur NTB, Kamis (10/4/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, sejumlah alternatif telah ditawarkan kepada TO dan pelaku wisata, di antaranya menjual paket pendakian di luar musim libur panjang seperti pasca-Lebaran dan peringatan 17 Agustus.
"Pak Gubernur juga ingin pendakian ke Rinjani jadi pendakian berkualitas. Jangan menjual pendakian murah. Harus menjual kualitas pendakian bukan kuantitas lagi," ujarnya.
Balai TNGR berencana melakukan kajian tambahan terkait kuota pendakian bersama para akademisi. Kajian ini akan mempertimbangkan daya tampung kawasan dan ketersediaan air di jalur pendakian.
Selain itu, aspirasi masyarakat adat Bayan yang ingin terlibat dalam pengelolaan Gunung Rinjani juga akan ditampung. Meski demikian, Yarman menyebut pelibatan masyarakat adat sudah dilakukan.
"Kita sudah melibatkan masyarakat adat. Mungkin nanti dalam mengelola sampah. Karena hampir semua TO itu dari masyarakat sekitar," katanya.
Kajian kuota ini nantinya juga akan melibatkan sejumlah TO dan pelaku wisata. Hasil kajian ditargetkan rampung dan diputuskan tahun ini.
"Kami akan pikirkan banyak hal. Kalau tidak boleh penambahan kuota, seperti apa mekanismenya. Ini saya kira perlu diatur. Karena kawasan ini kan milik TNGR," tandas Yarman.
Sebelumnya, Ketua Aliansi Treking Organizer (TO) Senaru, Munawir, menyebut kuota pendakian di jalur Senaru yang hanya 150 orang per hari saat ini sangat merugikan pelaku wisata lokal.
"Itu dulu kebijakan kepala Balai yang lama. Sekarang kuota hanya dibatasi di Senaru hanya 150 orang per hari," ujar Munawir usai aksi unjuk rasa, Selasa (8/4/2025).
Ia menjelaskan, kuota TO di Kecamatan Senaru seharusnya mencapai 240 pendaki, dengan rincian 60 persen pendaki mancanegara dan 40 persen pendaki lokal atau umum.
"Kuota ini tidak cukup bagi kami. Makanya kami melakukan pendekatan ke Kepala Balai tapi tidak pernah diatensi," tambahnya.
(dpw/gsp)
