.webp)
Partisipasi masyarakat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), mengalami penurunan signifikan dalam sembilan tahun terakhir. Tingkat partisipasi tercatat hanya 61,39 persen pada Pilkada 2024.
"Data dari KPU Flores Timur tingkat partisipasi pemilu kemarin (2024), 69 persen. Tahun 2017 sekitar 78,9 persen, turun dari 61,9 persen hingga pemilu 2024. Tingkat partisipasi mengalami tren penurunan," kata peneliti Universitas Widya Mandira Kupang, Eusebius Saparera Niron, dalam kegiatan Diseminasi Hasil Riset Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur 2024 di Hotel Sunrise, Larantuka, Kamis (10/4/2025).
Menurut Eusebius, tak ada faktor tunggal yang bisa menjelaskan rendahnya partisipasi pemilih. Ia mengidentifikasi empat dimensi utama dalam pemilu, yakni diskusi publik, aspek administratif dan teknis, karakteristik pemilu, serta faktor lingkungan sosial dan alam.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dan lingkungan alam ini terjadi di Kabupaten Flores Timur. Juga, sosialisasi dan minimnya edukasi politik," imbuhnya.
Sementara itu, Bupati Flores Timur Antonius Doni Dihen menjelaskan partisipasi politik di daerahnya terbagi menjadi dua jenis, yaitu partisipasi voluntary (kesadaran) dan mobilized (dimobilisasi).
"Kita bisa mengevaluasi kegiatan penyelenggaraan pemilu yang lebih ilmiah pada hari ini. Kita berharap penyelenggaraan pemilu lebih objektif, lebih ilmiah memang perlu dilakukan," kata Anton.
Anton menyebut, faktor alam turut memengaruhi tingkat kehadiran pemilih. Ia mencontohkan, jika tak ada bencana, angka partisipasi bisa mencapai 70 persen. Namun karena bencana, angka itu turun menjadi sekitar 69 persen.
"Kira-kira angka itu secara nasional sebenarnya masih oke-oke. Tentu, hasil riset ini mudahan memberikan petunjuk agar lebih baik," imbuhnya.
Anton menambahkan, ada tiga kategori kualitas pemilih yang perlu diperhatikan, yakni pemilih tradisional, transaksional, dan rasional.
"Kita mau beranjak dari tradisional menuju ke rasional. Di situ ada transaksional, bisa kita atasi tidak hanya melalui ceramah-ceramah tetapi membangun sistem untuk beranjak dari politik uang," ujarnya.
Ia berharap riset ini bisa mendorong praktik demokrasi yang lebih baik di Flores Timur.
"Semoga lebih baik," tandasnya.
Untuk diketahui, kegiatan diseminasi hasil riset ini menghadirkan tim peneliti dari Universitas Widya Mandira Kupang dan diikuti oleh berbagai elemen masyarakat serta penyelenggara pemilu di Flores Timur.
(dpw/dpw)
