.webp)
Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, mengungkapkan akan memanfaatkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Provinsi Bali sesuai arahan. Prioritas utama penggunaan BKK itu untuk penanganan masalah sampah dan perbaikan infrastruktur di Jembrana.
Pernyataan ini disampaikan terkait kesepakatan enam kabupaten di Bali, termasuk Jembrana, untuk bersama-sama meminta sebagian pendapatan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) dari Badung, Denpasar, dan Gianyar yang memiliki potensi besar dalam pariwisata. Langkah ini diambil sebagai upaya pemerataan manfaat pariwisata di seluruh Pulau Dewata.
"Kami enam kabupaten terdiri dari Tabanan, Jembrana, Klungkung, Buleleng, Karangasem, dan Bangli sepakat untuk kami bisa membangun Bali bersama-sama dalam satu kesatuan meminta kepada daerah-daerah penghasil pajak PHR besar untuk membagi keenam kabupaten ini," ungkap Kembang saat dikonfirmasi detikBali, Selasa (8/4/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kembang menjelaskan inisiatif ini muncul dari keluh kesah yang dirasakan enam kabupaten terkait minimnya anggaran dan potensi pendapatan daerah masing-masing. Beberapa pertemuan telah dilakukan untuk membahas persoalan ini hingga akhirnya mencapai kesepakatan prinsip dengan tiga kabupaten/kota yang menjadi tujuan permintaan.
"Kami sudah bertemu beberapa kali enam kabupaten ini, keluh kesah dalam persoalan yang terjadi di daerah masing-masing memang bermuara kepada minimnya anggaran dan minimnya potensi pendapatan yang kami punya sehingga kami meminta kepada tiga kabupaten/kota ini dan sepakat. Namun, besarannya belum disepakati dan polanya juga seperti apa," jelas Kembang.
Menurut Kembang, dengan adanya alokasi anggaran dari pembagian PHR maupun dana BKK provinsi, dampak positif pariwisata dapat dirasakan secara lebih merata di seluruh Bali, termasuk bagi kabupaten yang tidak memiliki potensi pariwisata sebesar Badung, Denpasar, dan Gianyar.
"Termasuk juga provinsi memberikan BKK kepada enam kabupaten ini dan kegunaannya tentu prioritas dan menjadi arahan daripada Provinsi Bali, seperti penanganan sampah, infrastruktur, dan lain sebagainya. Sehingga, kita dapat merasakan dampak pariwisata di Bali meskipun secara tidak langsung," imbuh Kembang.
Meski pembagian PHR telah disepakati, detail mengenai besaran, pola pembagian, serta waktu implementasinya masih dalam tahap pembahasan. "Besaran belum disepakati, kemudian pola pembagian seperti apa (dan) kapan, itu dimulai juga sedang dimatangkan kembali," jelas Kembang.
(hsa/gsp)
