.webp)
DPR RI buka suara terkait keinginan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk merelokasi warga Gaza ke Indonesia. DPR tak setuju dengan rencana tersebut dan menekankan pentingnya kemerdekaan Palestina.
Kabar mengenai rencana relokasi ini diungkapkan salah satu tim transisi Trump dalam wawancara dengan NBC News. Berikut rangkuman tanggapan DPR soal rencana tersebut.
DPR Tak Setuju
Dikutip dari detikNews, anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh meminta agar pemerintah Indonesia tidak perlu menanggapi keinginan Donald Trump tersebut. Oleh menegaskan Palestina harus diberikan kemerdekaan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita Indonesia nggak perlu menanggapi, dan tentunya Komisi I mendesak kepada pemerintah untuk membuat sebuah pernyataan menekan kepada bagaimana peran PBB dalam menghadapi isu-isu seperti ini," kata Oleh kepada wartawan, Senin (20/1/2025).
Oleh mengatakan keinginan Donald Trump untuk merelokasi warga Palestina ke negara lain melanggar hukum internasional. Dia menegaskan hak atas warga Gaza adalah negara Palestina.
"Artinya mencampuri urusan negara lain, harusnya Palestina diberikan kemerdekaan, yang berhak terhadap Gaza kan Palestina," katanya.
Oleh menambahkan bahwa yang terjadi di Gaza adalah genosida dan pelanggaran HAM. Dia menekankan warga yang tidak bersalah tewas dalam gempuran Israel di Gaza.
Ia meminta agar pemerintah Indonesia terus mendesak PBB untuk mengambil perannya terhadap situasi di Gaza. Oleh juga tidak setuju dengan keinginan Trump untuk merelokasi warga Gaza ke Indonesia.
"Nah ini sebenarnya yang harus mengambil perannya itu adalah PBB, kenapa PBB membiarkan hal ini. Dan tentunya terhadap statement Donald Trump yang diinisiasi oleh pemerintahan transisinya, ya Indonesia tidak sepakat," tuturnya.
Oleh menekankan bahwa negara lain tidak berhak ikut campur urusan Palestina. Karena itu, kata dia, memberikan kemerdekaan untuk Palestina adalah sebuah keharusan.
"Kami memandang bahwa persoalan Gaza itu harus dikembalikan ke Palestina secara utuh, dan berikan kemerdekaan secara utuh lahir dan batin kepada warga Palestina dan tentunya negara lain tidak berhak untuk mencampuri persoalan keberadaan daripada warga Palestina," katanya.
DPR Minta PPB dan OKI Bersikap
Anggota Komisi I DPR Taufiq R Abdullah meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk bersikap.
"Langkah Trump melakukan upaya rekonstruksi dan ingin mengungsikan warga Gaza itu dilakukan atas mandat dari siapa? PBB mesti mengambil sikap, OKI tidak boleh terus berdiam diri," kata Taufiq kepada wartawan, Senin.
Taufiq kemudian menyinggung soal rekonstruksi Gaza seusai gencatan senjata Israel dan Hamas dilakukan. Dia menyebut rekonstruksi di Gaza bisa menimbulkan dampak positif dan negatif.
"Positif jika keinginan Trump merekonstruksi Gaza adalah dalam rangka mengembalikan hak-hak warga Gaza dan negara Palestina, baik hak atas wilayah dan infrastruktur untuk dibangun kembali maupun hak kedaulatan sebagai bangsa dan negara," tutur dia.
Taufiq berharap gencatan senjata di Gaza dapat menghentikan gerakan perluasan wilayah Israel. Dia juga berharap kebijakan two state solution (solusi dua negara) bisa diterapkan.
Lebih lanjut, rekonstruksi di Gaza akan tidak adil jika hanya untuk kepentingan Israel. Apalagi, kata dia, jika harus merelokasi warga Gaza ke negara lain.
"Akan tetapi sangat tidak adil jika rekonstruksi dilakukan justru untuk kepentingan Israel, sehingga harus mengungsikan warga Gaza," jelasnya.
Mengenai diskusi terkait relokasi dilakukan ke Indonesia, Taufiq berharap RI menyikapinya dengan tepat. Dia menyebut perlu dilihat proposal lengkap dari Trump jika rencana itu dilakukan.
"Sebenarnya kita mesti tahu dulu, proposal lengkap dari Trump agar kita bisa menyikapinya dengan tepat. Bahkan perlu dipertanyakan juga, apakah itu sebuah wacana atau sebuah konsepsi," jelasnya.
Artikel ini telah tayang di detikNews. Baca selengkapnya di sini
(nor/hsa)
