.webp)
Juru bicara PDIP, Guntur Romli, merespons pernyataan Effendi Simbolon yang menyerukan Megawati Soekarnoputri mundur sebagai Ketua Umum PDIP. Ia menyindir pemikiran Effendi Simbolon itu merupakan hasil dari pertemuan dengan Joko Widodo (Jokowi).
"Effendi Simbolon baru bertemu dengan Jokowi, mungkin itu hasil pertemuan mereka yang sama-sama pecatan PDI Perjuangan," kata Guntur Romli, Rabu (8/1/2025) seperti dikutip dari detikNews.
Guntur kemudian menyinggung pernyataan Megawati pada 12 Desember 2024 yang mengatakan ada pihak yang mau mengacak-acak PDIP. Menurut dia, pernyataan Effendi Simbolon turut mengonfirmasi hal tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Maka sudah benar apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati tanggal 12 Desember ada yang mau mengawut-awut (acak-acak) partai," ucapnya.
Guntur lantas menyebut pernyataan Effendi Simbolon semakin menegaskan bahwa penetapan tersangka Hasto Kristiyanto merupakan orderan politik. Penetapan tersangka oleh KPK tersebut, dia berujar, menjadi upaya untuk menekan Megawati.
"Maka kami semakin yakin, penetapan tersangka pada Saudara Sekjen (Hasto Kristiyanto) merupakan 'orderan politik' sebagai pintu masuk menekan Ibu Megawati mundur," ujar dia.
Sebelumnya, Effendi Simbolon menanggapi penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK. Mantan kader PDIP itu pun menyinggung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri harus mundur setelah penetapan tersangka terhadap Hasto tersebut.
Menurut Effendi, PDIP perlu melakukan evaluasi menyeluruh setelah Hasto Kristiyanto ditetapkan tersangka. Effendi menilai evaluasi itu juga harus dilakukan mulai posisi ketua umum partai. Effendi menyinggung perlu ada perombakan total di kepengurusan PDIP.
"Harus diperbaharui ya semuanya, mungkin sampai ke ketua umumnya juga harus diperbaharui, bukan hanya level sekjen. Sudah waktunya lah, sudah waktu pembaharuan yang total ya," terang Effendi.
Effendi lantas menyinggung posisi Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP. Menurutnya, Megawati harus bertanggung jawab dan mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PDIP. Ia menilai hal itu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas masalah hukum yang menimpa sekjen partai.
"Dia harus mengundurkan diri, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas. Ini kan masalah serius masalah hukum, bukan masalah sebatas etika yang digembar-gemborkan. Ini hukum, ya harus seperti Perdana Menteri Kanada aja mengundurkan diri hanya menyatakan bahwa ingin masuk ke negara bagian 51 saja," terang Effendi.
Artikel ini telah tayang di detikNews. Baca selengkapnya di sini!
(iws/iws)
