.webp)
Jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung terbang ke Jakarta untuk membahas perencanaan detail pembangunan daerah tersebut, Kamis (19/12/2024). Mereka bertemu Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR BPN), Dwi Hariawan.
Pada pertemuan itu, pemerintah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Badung Tahun 2024-2044. Salah satu poinnya, kesiapan Badung sebagai destinasi wisata berkelas internasional dan pusat kegiatan nasional.
"RTRW Kabupaten Badung Tahun 2024-2044 dirancang dengan tujuan mewujudkan Badung sebagai pusat kegiatan nasional dan destinasi pariwisata internasional. Tentu ini harus berkualitas, berdaya saing, dan berjati diri budaya Bali," ungkap Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa dalam siaran pers, Jumat (20/12/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Suiasa memaparkan, Pemkab Badung menggarisbawahi beberapa isu strategis dan dinamika pembangunan di wilayah mereka. Dia bilang ada penyesuaian pola ruang Badung dengan menyelaraskan rencana pola tata ruang Kabupaten Badung dengan kebijakan tata ruang nasional, provinsi, dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Isu pembangunan infrastruktur di Badung juga menjadi pokok bahasan dalam pertemuan itu. Menurutnya, pemerintah sudah melakukan kolaborasi untuk pengadaan sistem transportasi massal modern seperti misalnya MRT dan subway Bali untuk mendukung konektivitas antarwilayah.
Selain itu, tidak menutup kemungkinan akan ada dibangun akses baru berupa jalan tol. Begitu juga kawasan strategis Badung dengan fokus terhadap pengembangan kawasan agropolitan di wilayah utara untuk mendukung pertanian berkelanjutan dan agribisnis.
"Penguatan kawasan prima Kota Mangupura sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan jasa terpadu di tingkat kabupaten. Sedangkan kawasan pariwisata mencakup Kuta, Canggu, Nusa Dua, hingga kawasan wisata budaya seperti Pura Uluwatu," sambung Suiasa.
Ia kembali menegaskan, RTRW 2024-2044 sebagai landasan strategis untuk memastikan pembangunan di Gumi Keris -sebutan Badung- bisa terarah dan berkelanjutan berbasis kegiatan pertanian, perdagangan, jasa, dan pariwisata. Menurut dia, RTRW ini sebagai navigasi yang memandu arah pembangunan wilayah mereka.
Dirjen Tata Ruang, Dwi Hariawan, mengapresiasi dokumen RTRW Badung yang menurutnya disusun sangat visioner dan berbasis data. Dwi menegaskan, RTRW bukan hanya menjadi panduan pembangunan wilayah.
"Tetapi ini gambaran komitmen Kabupaten Badung untuk menjaga keseimbangan. Yaitu antara pengembangan wilayah dan pelestarian lingkungan," kata Dwi Hariawan.
(nor/gsp)
