.webp)
Penjabat (Pj) Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya, mengungkapkan sebanyak 33 persen dari total pendapatan dalam APBD Provinsi Bali berasal dari dana transfer pemerintah pusat. Menurutnya, Bali masih membutuhkan dana transfer pusat untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah meskipun pariwisata Bali telah pulih pascapandemi COVID-19.
Hal itu diungkapkan Mahendra saat kunjungan kerja (kunker) Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ke Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali, di Denpasar, pada Kamis (21/11/2024). Mahendra menyebut rata-rata pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten/kota di Bali juga masih rendah.
"Dengan dukungan dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD), pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk program prioritas pembangunan dan peningkatan pelayanan publik," ujar Mahendra dalam keterangan tertulis yang diterima detikBali, Kamis (21/11/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sejumlah pejabat di Bali turut menghadiri kunker Banggar DPR RI tersebut. Mulai dari Pj bupati/wali kota se-Bali, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Bali, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Direktur Dana Transfer Khusus DJKP, Kepala Kanwil DJKP, hingga seluruh kepala perangkat daerah di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali.
Mahendra menyebut ketergantungan kabupaten/kota pada dana transfer pusat lebih besar. Ia mencontohkan Kabupaten Jembrana yang bertumpu pada dana transfer sebesar 84,15 persen. Di sisi lain, Kabupaten Badung hanya menerima 9,85 persen dana transfer karena memiliki PAD yang jauh lebih tinggi.
Dalam kesempatan itu, Mahendra meminta agar alokasi dana alokasi khusus (DAK) sektor pariwisata untuk provinsi dan kabupaten/kota di Bali ditingkatkan. Menurutnya, dana tersebut akan digunakan untuk pengembangan pariwisata Bali yang berkualitas dan berdaya saing global.
Wakil Ketua Banggar DPR RI, Wihadi Wiyanto, menjelaskan kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk mengevaluasi implementasi dana transfer pusat ke daerah. Termasuk untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi daerah.
"Pemulihan ekonomi Bali di tahun 2023 mengalami kemajuan yang sangat signifikan didorong peningkatan kunjungan wisatawan serta penguatan kembali sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung perekonomian Bali," ujar Wihadi.
Meski begitu, Wihadi menyoroti tantangan eksternal yang perlu diantisipasi oleh pemerintah daerah di Bali. Mulai dari inflasi di Bali yang mencapai 2,7 persen secara year on year (yoy) pada 2023. Angka tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata inflasi nasional sebesar 2,61 persen.
Banggar DPR RI juga mengapresiasi inisiatif Pemprov Bali terkait rencana pembangunan moda raya terpadu (MRT) Bali Subway yang pembiayaannya tanpa menggunakan APBN maupun APBD. Banggar mengeklaim megaproyek tersebut bakal mempertahankan posisi Bali sebagai destinasi pariwisata kelas dunia.
(iws/gsp)
