.webp)
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid merombak Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di kementerian yang dipimpinnya. Meutya segera mengumumkan daftar nama-nama Direktorat Jenderal (Dirjen) di Kemenkomdigi dalam waktu dekat ini.
Hal tersebut ia sampaikan seusai menghadiri acara World Public Relations Forum 2024 di Nusa Dua, Bali, Rabu (20/11/2024).
"(Diumumkan) Dalam waktu dekat ya," ujar Meutya sambil berjalan meninggalkan lokasi acara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, politikus Golkar itu enggan berbicara detail mengenai hal tersebut.
Sebelumnya, dilansir dari detikNews, Meutya mengatakan ada tiga Direktorat Jenderal (Ditjen) di institusinya yang menangani ruang digital. Ia menyebut masing-masing Ditjen itu akan mengurus masalah kejahatan siber hingga teknologi pemerintahan.
Hal itu disampaikan Meutya dalam diskusi pemberantasan judi online yang diadakan oleh Fraksi Golkar DPR RI. Turut hadir dalam agenda ini, Ketua Fraksi Golkar DPR RI Muhamad Sarmuji hingga Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono.
"Salah satu yang mudah-mudahan membuat, kalau dibilang gebrakan, kami belum apa-apa. Ini kita masih banyak PR, tapi salah satu yang mungkin akan berubah cukup drastis adalah dengan perubahan struktur," kata Meutya, Selasa (12/11 /2024).
Meutya mengatakan SOTK Komdigi sudah selesai minggu ini. Ia memecah tiga pemecahan Ditjen yang mengurus ruang digital.
"Alhamdulillah SOTK dan struktur sudah selesai minggu ini, Perpres sudah keluar dan itu akan ada pemecahan di satu Direktorat Jenderal yang sebelumnya mengawasi atau melakukan semua aktivitas di dunia digital, dan ini kita pecahkan tiga untuk ada konsentrasi," ujar Meutya.
"Pengawasan nanti akan terjadi sendiri, pengawasan kejahatan siber, kemudian ekosistem digital akan punya direktorat jenderal sendiri, terus nanti teknologi pemerintahan digital akan punya direktorat jenderal sendiri," tambahnya.
Berikut susunan Organisasi Kementerian Komunikasi dan Digital terbaru, dikutip dari detikInet:
- Sekretariat Jenderal.
- Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital.
- Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital.
- Direktorat Jenderal Ekosistem Digital.
- Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital.
- Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media.
- Inspektorat Jenderal.
- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital.
- Staf Ahli Bidang Hukum.
- Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa; dan
- Staf Ahli Bidang Teknologi.
(hsa/gsp)
