.webp)
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Bali Menggugat menggelar demonstrasi di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali, Selasa (27/8/2024). Aksi tersebut digelar untuk mengawal tahapan Pemilihan Kepala (Pilkada) Serentak 2024 yang sedang berlangsung.
Pantauan detikBali, massa aksi membentangkan spanduk bertulisan "Kami butuh pemimpin solutif, bukan pemimpin naratif". Aksi tersebut dijaga ketat aparat yang membentuk formasi barikade di depan kantor KPU Bali.
Koordinator Lapangan (Korlap) Aliansi Bali Menggugat, Mohammad Kenan Athala Ramadan, mengatakan tuntutan tersebut ditujukan kepada para politikus yang akan mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah di KPU Provinsi Bali. Saat ini, tahapan Pilkada Serentak tengah memasuki masa pendaftaran pasangan calon.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami harapkan untuk para calon pemimpin yang mencalonkan dirinya di kontestasi pilkada nanti bisa memperhatikan permasalahan ini," ungkap Kenan saat ditemui di kantor KPU Bali, Selasa.
Mereka berharap para calon kepala daerah yang akan bertarung dalam Pilkada Serentak 2024 mencarikan solusi atas berbagai permasalahan di Pulau Dewata. Salah satu permasalahan yang disoroti oleh para pendemo adalah terkait pariwisata di Bali.
Menurut Kenan, pariwisata Bali saat ini telah mengarah ke over tourism. Ia meminta pemimpin Bali yang akan datang mampu melakukan pemerataan pembangunan.
"Walaupun berdasarkan data Bali belum over tourism, tapi sudah seperti over tourism di suatu titik tertentu. Permasalahan ini juga menyangkut tamu yang akan datang ke Bali," imbuh Ketua BEM Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) itu.
Aliansi Bali Menggugat yang beranggotakan BEM se-Bali berencana kembali menggelar aksi pada Rabu (28/8/2024) dan Kamis (29/8/2024). Ia menegaskan massa yang ikut pada aksi berikutnya lebih banyak. "Pastinya (diikuti massa lebih banyak) dan menambah banner juga," tegasnya.
Komisioner KPU Bali I Gede John Darmawan mengungkapkan aksi yang digelar oleh para mahasiswa itu merupakan bagian dari proses berdemokrasi. Menurutnya, aksi itu menunjukkan helatan Pilkada Serentak 2024 menjadi sorotan publik.
"Ini proses demokrasi. Sah-sah saja mereka melakukan aksi. Tentu saja dengan memperhatikan ketertiban umum, ini menjadi proses bahwa pemilihan kepala daerah menjadi isu yang penting," ujar Darmawan.
(iws/nor)
