.webp)
Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya menyetujui usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali untuk memberikan insentif kepada instansi atau berbagai pihak yang membantu memungut retribusi kepada wisatawan mancanegara (wisman).
"Kami sependapat untuk segera dilakukan revisi Perda Nomor 6 Tahun 2023 dengan menambahkan pasal untuk memberikan insentif atas bantuan yang diberikan untuk melakukan pungutan wisatawan asing," kata Mahendra menjawab pandangan umum fraksi-fraksi saat rapat paripurna DPRD Bali, Senin (26/8/2024).
Selain itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali akan memberikan sanksi kepada wisatawan asing yang tidak membayar pungutan tersebut. "Dan pemberian sanksi atas pelanggaran tidak membayar pungutan wisatawan asing," lanjutnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mahendra juga setuju atas saran anggota dewan untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) Bali, terutama dari pungutan wisatawan asing. Upaya optimalisasi itu seperti sosialisasi dan edukasi informasi kebijakan pungutan wisman serta melakukan kerja sama dengan berbagai asosiasi pariwisata dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali.
"Serta menugaskan Dinas Pariwisata dan Satpol PP Pariwisata Bali untuk melakukan monev secara berkala ke lokasi daya tarik wisata," jelas mantan Stafsus Mendagri itu.
Kemudian, Pemprov Bali juga terus melakukan analisis dan evaluasi permasalahan untuk mendorong dan optimalisasi pendapatan dari kerja sama pihak ketiga, seperti di Nusa Dua dan Pusat Kebudayaan Bali.
(iws/iws)
