Jokowi Teken Kenaikan Insentif bagi Anggota KPU, Ini Rinciannya

Ilustrasi gedung KPU — Gedung KPU RI (Foto: Andhika Prasetia/detikcom)

Daftar Isi

1. Ketua dan Anggota KPU Pusat
2. Ketua dan Anggota KPU Provinsi dan KIP Provinsi Aceh
3. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota dan KIP Kabupaten/Kota
4. Pegawai ASN di Lingkungan Sekjen KPU:

Bali -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengeluarkan aturan terkait insentif bagi pimpinan hingga anggota anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal itu menyusul setelah dia mengumumkan kenaikan insentif para pegawai KPU saat rapat konsolidasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

"Dengan tugas KPU yang berat tersebut, saya mohon maaf, saya mohon maaf sejak 2014 tidak ada kenaikan tunjangan insentif. Saya baru tahu, kemarin, bahwa sejak 2014. Kemarin diputuskan kenaikannya 50 persen," kata Jokowi dalam acara yang diselenggarakan di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2024).

Dilansir dari detikFinance, Jokowi merilis Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2024 tentang Insentif Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum sebagai Penyelenggara Pemilu 2024. Beleid ini ditekan langsung olehnya pada 19 Agustus 2024.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Pasal I Perpres 86/2024, penyelenggara pemilu akan mendapatkan insentif setelah penyelenggaraan Pemilu 2024. Penyelenggara pemilu yang dimaksud terdiri dari ketua dan anggota KPU pusat, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, hingga pegawai ASN di lingkungan Sekjen KPU.

Insentif juga diberikan kepada pegawai non-ASN di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh KPU setelah mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Simak besaran insentif KPU sebagaimana tercantum pada Pasal 2 Perpres 86/2024: