.webp)
Dinas Pariwisata (Dispar) menyambut positif usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mendirikan kantor perwakilan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) di Bali. Usulan tersebut didasarkan pada tingginya jumlah turis asing yang kerap berulah saat berlibur di Pulau Dewata.
Kadispar Bali, Tjok Bagus Pemayun, menilai usulan mendirikan kantor perwakilan Kemenlu sebagai niat baik dan langkah positif untuk menjaga kualitas pariwisata di Pulau Dewata.
"Bagi kami, ini sangat baik karena merupakan bagian dari komunikasi dan koordinasi untuk meningkatkan kualitas pariwisata Bali," ujar Tjok Pemayun saat ditemui di kantornya, Selasa (30/7/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tjok Pemayun mengungkapkan jumlah turis asing yang berulah di Bali fluktuatif, terkadang rendah dan tinggi. Adanya media sosial (medsos) membuat perilaku turis asing di Bali kerap viral sehingga lebih banyak diketahui.
"Oleh karena itu, kami mengeluarkan panduan 'Do and Don'ts'. Kami juga sedang menyusun panduan baru bersama GIPI Bali dengan tampilan yang lebih segar," jelasnya.
Namun, Tjok Pemayun belum bisa memublikasikan tampilan baru panduan tersebut. Ia meminta media massa untuk menunggu informasi terbaru nanti.
Sebelumnya, DPRD Bali mengusulkan membangun kantor perwakilan Kemenlu di Bali. Dewan beralasan kantor Kemenlu penting lantaran maraknya turis asing yang kerap berulah saat berlibur di Pulau Dewata.
"Dewan mendorong Pemprov Bali berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri guna dapat kiranya Kementerian Luar Negeri membuka kantor perwakilan di Bali," ujar Ketua Koordinator Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023, Gede Kusuma Putra, saat rapat paripurna DPRD Bali di kantor DPRD Bali, Senin (29/7/2024).
Menurut Kusuma, banyaknya turis asing yang berulah dapat merusak citra pariwisata Bali. Ia berharap keberadaan kantor Kemenlu di Bali dapat menangani persoalan tersebut lebih cepat.
"Di sisi lain, kami masih berharap adanya kunjungan wisatawan asing yang terus meningkat dan tentu tidak ada yang bisa menjamin ke depan persoalan-persoalan tersebut tidak terjadi atau bahkan bisa jadi meningkat," imbuh politikus PDIP itu.
Sekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra menyambut usulan dewan tersebut. Terlebih, dia berujar, banyak perhelatan berskala internasional yang sering dilaksanakan di Bali.
"Contoh setiap kali pertemuan internasional seperti WWF. Jadi, sangat baik Kemenlu ada perwakilan di sini," ucap Dewa Indra.
(nor/nor)
