.webp)
Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya menyampaikan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 saat rapat paripurna DPRD Provinsi Bali, Rabu (19/6/2024). Ia juga mengungkap aset hingga utang Pemprov Bali pada akhir tahun anggaran 2023.
Adapun, aset yang dimiliki Pemprov Bali sebesar Rp 17,96 triliun lebih. Aset tersebut terdiri dari aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.
"Kewajiban sebesar Rp 2,31 triliun lebih (meliputi kewajiban utang jangka panjang dan jangka pendek)," kata Mahendra sembari menyebutkan ekuitas dana atau kekayaan bersih Pemprov Bali hingga akhir Desember 2023 sebesar Rp 15,64 triliun lebih.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski begitu, Mahendra mengatakan pendapatan daerah dalam APBD 2023 terealisasi sebesar 93,45 persen. "Pendapatan daerah dalam tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp 7,24 triliun lebih. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2023, terealisasi sebesar Rp 6,77 triliun lebih atau 93,45 persen," imbuhnya.
Selanjutnya, realisasi belanja daerah 2023 menyentuh 6,6 triliun atau 84,29 persen dari nominal yang dianggarkan sebesar Rp 7,93 triliun. Mahendra lantas merinci beberapa pembiayaan daerah yang harusnya didapatkan dan dikeluarkan oleh Pemprov Bali.
Adapun, penerimaan pembiayaan yang terealisasi hanya Rp 408,96 miliar. Jumlah tersebut hanya terealisasi sebesar 37,88 persen dari yang direncanakan sebesar Rp 1,07 triliun.
"Penerimaan pembiayaan sebesar Rp 1,07 triliun berasal dari Silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran) tahun 2022, pencairan dana cadangan untuk Pemilukada, dan rencana penerimaan pinjaman daerah," terang dia.
Berikutnya, pengeluaran pembiayaan pada 2023 direncanakan sebesar Rp 395,78 miliar lebih. Namun, sampai akhir tahun 2023, realisasinya melebihi mencapai Rp 404,44 miliar atau 102,19 persen.
"Pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, dan cicilan pinjaman," imbuh Mantan Stafsus Kemendagri itu.
Dari perhitungan komponen laporan realisasi anggaran itu, Mahendra melanjutkan, diperoleh Silpa 2023 sebesar Rp 171,48 miliar. Menurutnya, Silpa tersebut merupakan Silpa terikat, seperti kas yang berada di BLUD sebesar Rp 65,78 miliar. Kemudian, kas di bendahara dana BOS SMA/SMK negeri sebesar Rp 7,93 miliar, sisa DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik atau nonfisik sebesar 36,78 miliar, dan kas murni sebesar 56,47 miliar.
"Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Bali memiliki utang belanja sebesar Rp 954,56 miliar," pungkasnya.
(iws/gsp)
