.webp)
Koordinator Staf Khusus (Stafsus) Presiden Joko Widodo (Jokowi), Anak Agung Gde Ngurah Ari Dwipayana, bertemu dengan Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra atau Rai Mantra. Namun, Ari Dwipayana mengungkapkan pertemuan itu tidak membahas terkait Pemilihan Gubernur (Pilgub) Bali. Dia juga membantah pertemuan itu sebagai sinyal dukungan Presiden Jokowi kepada pasangan Rai Mantra-Made Muliawan Arya (Mantra-Mulia).
"Saya tidak membahas terkait itu. Kami diskusi soal isu-isu kebangsaan, politik nasional dan juga apa tantangan yang dihadapi oleh Bali," ujar Ari Dwipayana kepada detikBali, Minggu (26/5/2024).
Saat bertemu Rai Mantra, Ari mengaku berbincang sebagai sesama putra daerah, bukan sebagai Koordinator Staf Kepresidenan. Menurutnya, sudah sewajarnya sesama putra Bali saling bertemu untuk berdialog dan saling mendukung satu sama lain.
"(Dukungan pilgub) Itu ranah partai politik atau koalisi parpol. Saya hanya bicara sebagai putra Bali yang kebetulan ngayah (mengabdi) di nasional," tegas dosen ilmu politik Universitas Gajah Mada (UGM) itu.
Ari juga membeberkan pertemuan tersebut terjadi sebelum Koalisi Indonesia Maju (KIM) Bali mendeklarasikan Mantra-Mulia.
"Saya ketemunya empat hari yang lalu, 22 Mei 2024 sebelum deklarasi parpol KIM Bali, di sela-sela acara WWF di Nusa Dua," ungkapnya.
Selain bertemu dengan Rai Mantra, Ari Dwipayana juga bertemu dengan mantan Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus Letjen TNI I Nyoman Cantiasa. Ari mengungkapkan dalam pertemuan-pertemuan tersebut dibahas beragam masalah yang dihadapi Bali.
Menurutnya, Bali saat ini menghadapi tantangan yang sangat berat, baik secara internal maupun eksternal. Misalkan, bonus demografi, revolusi industri dan kompetisi dari sektor pariwisata yang semakin sengit.
"Tantangan itu memerlukan kepemimpinan yang kuat dan efektif. Menurut saya, Bali perlu pemimpin yang pesaje dan seken-seken membela kepentingan Bali, kita butuh leader bukan dealer," beber tokoh asal Ubud, Gianyar, itu.
Ari tegas mengatakan Bali memiliki banyak stok tokoh pemimpin yang memiliki reputasi setingkat nasional. Tokoh-tokoh ini diharapkan bersama-sama memajukan Bali.
"Jangan merasa paling tahu, paling memiliki kuasa dan juga merasa paling berbuat untuk Bali," tuturnya.
Oleh sebab itu, banyak tokoh yang menurutnya bisa dipertimbangkan dalam Pilkada 2024 serentak. Baik pilgub maupun pemilihan bupati (pilbup) dan pemilihan wali kota (pilwakot).
"Jangan itu lagi, itu lagi. Seolah-olah Bali mengalami krisis pemimpin, kekurangan stok pemimpin. Karena itu partai-partai yang menjadi pintu utama kandidasi pada proses pilkada perlu membuka diri, jangan terjebak pada egosentrisme kepartaian," jelas Ari.
Ia juga menyarankan adanya pendidikan politik dan citizenship di Bali, salah satunya untuk mengkritisi penggunaan APBD. Ari menyampaikan hal itu perlu untuk mendukung proses demokrasi yang berkualitas dan terwujudnya pemerintah yang baik.
"Warga masyarakat perlu kritis terhadap penggunaan APBD yang notabene merupakan uang rakyat. Masyarakat Bali juga harus makin kritis terhadap pengelolaan anggaran publik dan juga tata kelola kebijakan publik, sehingga kehadiran pemimpin daerah memiliki dampak lada peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Bali," urai Ari.
(hsa/hsa)
