.webp)
Anggota organisasi masyarakat (ormas) Patriot Garuda Nusantara (PGN) telah meninggalkan lokasi People's Water Forum (PWF) di Hotel Oranjje, Denpasar, Bali. Sebelumnya, sejumlah pria berbadan kekar yang diduga anggota PGN sempat membubarkan dan mengintimidasi peserta, panitia, hingga narasumber Forum Air untuk Rakyat tersebut.
Pantauan detikBali di lokasi pada Kamis (23/5/2024), tidak ada lagi tanda-tanda penjagaan di sepanjang jalan sekitar Hotel Oranjje. Pintu masuk hotel pun sudah tidak ditutupi bambu, kursi kayu, hingga palang lambang setop.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pro Demokrasi (Prodem) Bali Roberto Hutabarat mengungkapkan anggota ormas yang mengenakan masker tersebut sudah tidak berjaga sejak semalam. "Ya, ormas sudah nggak ada lagi jaga di depan," ujar Roberto saat dikonfirmasi detikBali melalui pesan singkat, Kamis pagi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat ini, sekitar 30-an peserta PWF masih berada di dalam hotel. Mereka berasal dari berbagai daerah, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, hingga Flores.
Kini, para peserta hanya menunggu acara penutupan Forum Air untuk Rakyat tersebut. Sementara itu, panitia juga telah mengemas beberapa atribut seperti baliho yang belum sempat terpasang akibat intimidasi selama pelaksanaan PWF.
Intimidasi dan represi PGN terhadap kegiatan PWF berlangsung sejak Senin (20/5/2024). Forum Air untuk Rakyat yang mengedepankan diskusi akademik dan intelektual itu sedianya berlangsung selama empat hari, mulai 20-23 Mei 2024.
Sejumlah anggota ormas PGN mengintimidasi peserta dan mengusir para pembicara. Termasuk pelapor khusus PBB untuk Hak Atas Air dan Sanitasi, Pedro Arrojo Agudo, hingga Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Dewa Gede Palguna. Mereka beralasan pembubaran PWF berdasarkan Peraturan Gubernur Bali.
"Peraturan Gubernur melarang kegiatan seperti ini. Kami Patriot Garuda Nusantara menolak adanya kegiatan dan ini sudah tidak benar," ujar Pariyadi, Senin (20/5/2024).
Di sisi lain, Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya menegaskan tidak ada larangan terkait diskusi PWF yang diselenggarakan oleh Prodem Bali. Ia mengeklaim tidak tahu menahu terkait pembubaran dan intimidasi yang dilakukan oleh PGN.
"Saya sangat menyayangkan, saya katakan kami tidak pernah melarang membatasi siapapun warga negara kita berekspresi, apalagi dalam forum akademik," ujar Mahendra di Denpasar, Rabu.
Mahendra mengaku tidak pernah mengeluarkan larangan tertulis maupun lisan untuk kegiatan berdiskusi dari masyarakat. "Saya nggak kenal juga nggak tahu ada PGN, nggak pernah tatap muka," lanjut mantan Stafsus Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu.
Aksi intimidasi dan pelarangan diskusi PWF tersebut dilakukan saat World Water Forum (WWF) ke-10 sedang berlangsung di Bali. Padahal, WWF maupun PWF sama-sama merupakan forum yang membahas masalah pengelolaan air.
Bedanya, WWF dihadiri oleh sejumlah kepala negara dan delegasi dari berbagai negara. Sedangkan, PWF digelar oleh kelompok masyarakat sipil yang melibatkan aktivis hingga akademikus.
(iws/iws)
