.webp)
Grup musik asal Bali, Navicula, membatalkan manggung di acara Water Vaganza, salah satu side event dari World Water Forum (WWF) ke-10. Band grunge tersebut seharusnya manggung di acara tersebut pada Jumat (24/5/2024).
Vokalis sekaligus gitaris Navicula, I Gede Robi Supriyanto, mengungkapkan pembatalan tersebut sebagai bentuk solidaritas terhadap para aktivis, akademisi, dan pemerhati air yang kegiatan diskusinya dihambat. Hal itu menyusul setelah adanya intimidasi dan pembubaran diskusi People's Water Forum (PWF) oleh sekelompok anggota organisasi masyarakat (ormas) di Hotel Oranjje, Denpasar, Bali.
"Ini murni sebagai bentuk solidaritas kami. Saya harap tidak ada lagi acara-acara pembubaran segala bentuk diskusi yang bersifat intelektual dan akademik," kata Robi melalui video yang dikutip dari akun Instagram @naviculamusic, Rabu (22/5/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Robi menjelaskan forum diskusi internasional tentang berbagai hal vital, termasuk pengelolaan air, seharusnya lebih banyak melibatkan partisipasi publik. Kata dia, partisipasi publik penting dilakukan untuk menentukan masa depan pemanfaatan air di Bali, Indonesia, dan dunia.
"Seharusnya (diskusi) ini dirangsang. Dan segala bentuk pembubaran atau pembungkaman terhadap demokrasi, menurut kami, itu melanggar undang-undang," tegasnya.
Diskusi PWF Dibubarkan Ormas PGN
 Suasana di depan hotel di Denpasar, lokasi People's Water Forum yang dibubarkan ormas PGN, Selasa (21/5/2024). Foto: Rizki Setyo Samudero/detikBali |
Aksi intimidasi dan pelarangan diskusi PWF tersebut dilakukan oleh ormas Patriot Garuda Nusantara (PGN) saat WWF ke-10 sedang berlangsung di Bali. Padahal, WWF maupun PWF sama-sama merupakan forum yang membahas masalah pengelolaan air.
Bedanya, WWF dihadiri oleh sejumlah kepala negara dan delegasi dari berbagai negara. Sedangkan, PWF digelar oleh kelompok masyarakat sipil yang melibatkan aktivis hingga akademikus.
Sekjen Pro Demokrasi Bali Roberto Hutabarat mengungkapkan lima narasumber PWF tidak diperbolehkan masuk oleh anggota ormas PGN. Ia menduga ada campur tangan dari aparat kepolisian dan intelijen dalam aksi premanisme ormas itu.
Sebab, anggota ormas itu beraksi menggunakan masker dan penutup kepala sehingga tidak teridentifikasi. "Herannya, apa wewenangnya ormas memeriksa orang dan herannya ada intel-intel polisi, Satpol PP membiarkan saja," ungkap Roberto, Rabu.
Roberto menceritakan ada sekitar 30 peserta PWF yang masih bertahan di dalam hotel, bahkan ada yang sedang sakit. Mereka tidak bisa keluar lantaran dijaga anggota ormas. Tak hanya itu, alat komunikasi mereka juga diretas.
"Ini pola-pola zaman Orde Baru, model-model lama, betul-betul ancaman demokrasi ini. Sipil dibenturkan dengan sipil," terang Roberto.
Intimidasi dan represi PGN terhadap kegiatan PWF berlangsung sejak Forum Air untuk Rakyat itu digelar pada Senin (20/5/2024). Mereka mengusir sejumlah pembicara, seperti pelapor khusus PBB untuk Hak Atas Air dan Sanitasi, Pedro Arrojo Agudo, hingga Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Dewa Gede Palguna.
Salah seorang pentolan ormas PGN, Pariyadi, beralasan pembubaran acara Forum Air untuk Rakyat berdasarkan Peraturan Gubernur Bali. "Peraturan Gubernur melarang kegiatan seperti ini. Kami Patriot Garuda Nusantara menolak adanya kegiatan dan ini sudah tidak benar," ujar Pariyadi, Senin (20/5/2024).
Kesbangpol Bali Dalami Tindakan PGN
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Bali akan mendalami tindakan ormas PGN yang telah membubarkan diskusi PWF. Forum Air untuk Rakyat yang mengedepankan diskusi akademik dan intelektual itu sedianya berlangsung selama empat hari, mulai 20-23 Mei 2024.
"Kami sesuaikan dengan Undang-Undang Keormasan, nanti kalau ada perkembangan kami kasih tahu, yang jelas pasti administrasi di tempat kami, sanksi, dan sebagainya," ujar Kepala Kesbangpol Bali I Gusti Ngurah Wiryanata di Denpasar, Rabu (22/5/2024).
Wiryanata awalnya membantah bahwa sekelompok ormas yang membubarkan diskusi PWF mengatasnamakan PGN. Menurutnya, kelompok yang membubarkan diskusi itu adalah dari Aliansi Masyarakat Bali Bersatu.
"Ya mungkin oknum, tapi yang jelas dari kemarin itu mereka menjadi Aliansi Masyarakat Bali, yang selalu muncul kan itu. Kalau nggak salah dua hari yang lalu mereka masih (ngaku PGN)," kilahnya.
Wiryanata menegaskan ormas tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan pembubaran seperti diskusi. Menurutnya, itu merupakan kewenangan aparat keamanan. "Cuma kita tahu sendiri dari sekian ormas, ada yang merasa paling (berpahlawan)," ungkapnya.
Sebelumnya, puluhan orang yang memakai masker, kacamata hitam, dan helm merangsek masuk ke lokasi diskusi PWFdi Hotel Oranjje, Denpasar. Poster dan spanduk di dalam gedung diturunkan secara paksa.
(iws/iws)
