.webp)
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bakal mengatur agar wilayah konservasi tidak dijamah atau dilintasi kapal. Pengaturan dilakukan sebagai upaya mendukung ekonomi biru di Indonesia. KKP akan mengkoneksikan upaya itu dengan International Maritime Organization (IMO).
"Kami akan konekkan dengan IMO supaya wilayah konservasi ini tidak boleh dijamah atau dilintasi oleh kapal dan lain sebagainya," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat ditemui di United in Diversity (UID) Bali Campus, Denpasar, Bali, Minggu (19/5/2024).
Dikutip dari situs resmi Pusat Studi Lingkungan Hidup Indonesia, ekonomi biru juga dikenal sebagai ekonomi laut atau ekonomi maritim. Hal ini merujuk pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk peningkatan ekonomi, perbaikan kehidupan masyarakat, serta kesehatan ekosistem laut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wahyu Trenggono mengatakan ekonomi biru di Indonesia memiliki lima kebijakan. Melindungi area sektor konservasi menjadi salah satu yang paling penting dilakukan.
Konservasi menjadi penting karena di dalamnya terdapat tiga muatan. Pertama sebagai serapan karbon, kedua sebagai produksi oksigen, dan ketiga pemijahan secara alami. "Jadi, ini yang sedang kami terus perkuat, termasuk regulasi-regulasi juga kami perkuat," jelas Wahyu Trenggono.
Mantan Wakil Menteri Pertahanan itu mengungkapkan kebijakan itu juga akan mengerucut kepada upaya untuk menggeser lokasi penangkapan ikan untuk semakin lama menjadi semakin mengecil.
"Lalu budidaya yang harus kita tingkatkan karena budidaya ini menjadi sangat penting untuk kami bisa meyakini bahwa protein yang dibutuhkan oleh umat manusia berasal dari ikan budidaya yang bisa dipertanggungjawabkan kualitas dan lain sebagainya," sebutnya.
Kemudian untuk mendukung ekonomi biru, KKP juga bakal melakukan pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Sebab, kepentingan ekonomi, salah satunya pariwisata laut, selalu diabaikan.
"Jadi, kami akan jaga di situ biar seimbang seperti yang disampaikan bagaimana antara ekologi dan ekonomi bisa seimbang," ungkap Wahyu Trenggono.
Wahyu Trenggono menerangkan blended finance juga menjadi suatu aksi dalam lima kebijakan ekonomi biru. Disinggung soal dana tersebut dia mengaku belum mengetahui angka pastinya. Namun, dia mengatakan pihaknya akan terus mendorong, salah satunya pada program Blue Halo S.
Senior Vice President and Executive Chair Konservasi Indonesia (KI) Meizani Irmadhiany menjelaskan Blue Halo S merupakan program pemerintah yang didukung pihaknya bersama mitra lain.
"Pada intinya idenya simpel, yaitu bagaimana kami bisa membangun suatu sistem terutama sistem pendanaan untuk benar-benar mengelola kawasan konservasi dan kawasan ekonomi biru secara bersamaan. Bagaimana input value untuk kawasan konservasi yang sebenarnya menjadi daya topang dari segi ekonomi biru di perikanan. Itu yang belum pernah di dunia ini," ungkapnya.
Meizani menerangkan program Blue Halo S berfokus pada wilayah pengelolaan perikanan (WPP) 572 di enam provinsi, dari Aceh sampai dengan sedikit di Banten.
"Itu memang wilayah yang penting untuk perikanan dari segi tadi ada 19 persen perikanan di Indonesia. Tapi, juga ini adalah kawasan yang juga secara ekologi dan keanekaragaman hayati penting. Di situ baru ada kawasan konservasi sekitar 2 persen. Pemerintah juga ingin ini naik ke 30 persen tapi, wilayah pengelolaan perikanan benar-benar terjaga," katanya.
Menurutnya, untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan biaya pendanaan baik untuk kawasan konservasi dan ekonomi biru atau perikanan. Dia menyebut pihaknya pun kini tengah membangun pendanaan melalui sistemnya blended finance.
"Target pendanaan awal dari sini adalah sekitar di atas 60 juta dolar dan itu dari segi hibah. Ke depannya mudah-mudahan bisa dikembangkan yang dari finance facility-nya lebih besar lagi sekitar mungkin 200 atau 300 juta dolar. Itu target untuk ke depannya dan untuk tahun ini prosesnya yang lagi didesain oleh KKP dan teman-teman lain di pendanaan hibah dulu," imbuhnya.
Seperti diketahui, KI meresmikan Blue Intelligence Resource Unit (BIRU). BIRU ini akan menjadi hub untuk mendukung misi pembangunan ekonomi biru serta menjadi hub untuk mendukung upaya konservasi di kawasan Indonesia dan Asia Pasifik. Pembentukan BIRU ini juga ditargetkan melahirkan dan mempromosikan program konservasi serta mendukung program pemerintah di bidang Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Meizani mengatakan BIRU akan mengambil tempat di Kura-kura Bali. Nantinya, di sana akan dipergunakan untuk pemberian informasi terkait berbagai hal yang berkaitan dengan konservasi.
"Semacam knowledge hub online dan offline. Nanti orang bisa ikut serta untuk cari tahu lebih banyak di online atau bahkan mendonasikan poin yang terhubung dengan aplikasi MAP (CLUB)," ujarnya.
(dpw/dpw)
