Menkominfo Minta Starlink Bayar Pajak dan Bangun Kantor di Indonesia

Menkominfo Minta Starlink Bayar Pajak dan Bangun Kantor di Indonesia

Aryo Mahendro - detikBali
Minggu, 19 Mei 2024 11:17 WIB
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi ArieΒ saat ditemui wartawan di Nusa Dua, Badung, Bali, Minggu (19/5/2024). (Foto: Aryo Mahendro/detikBali)
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi ArieΒ saat ditemui wartawan di Nusa Dua, Badung, Bali, Minggu (19/5/2024). (Foto: Aryo Mahendro/detikBali)
Badung -

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie mengungkapkan perusahaan layanan internet Starlink belum memiliki kantor di Indonesia. Ia mendesak perusahaan internet milik Elon Musk itu membangun infrastruktur di Indonesia dan membayar pajak.

"Belum (membayar pajak). Juga harus punya kantor di Indonesia," kata Budi Arie di Nusa Dua, Badung, Bali, Minggu (19/5/2024).

Penjualan layanan internet Starlink di Indonesia saat ini dilakukan melalui Starlink Service Indonesia. Menurut Budi, Starlink tetap perlu membangun kantor di Indonesia untuk menjamin perlindungan terhadap konsumen.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Customer service itu penting. Misalnya kalau ada penipuan bagaimana? Ngaku jual Starlink, ternyata Starbuck keliling," selorohnya. Starbuck keliling yang dimaksud Budi merujuk pada tukang kopi keliling yang menjamur di Jakarta.

Budi akan terus mengawasi dan mengevaluasi kinerja Starlink di Indonesia. Ia pun tak segan mencabut izin operasi perusahaan internet milik Elon Musk itu jika kedapatan melakukan pelanggaran, seperti pencurian data akibat penggunaan Starlink.

ADVERTISEMENT

"Ketakutan soal (pencurian) data jadi perhatian kami," tambahnya.

Menurutnya, kewajiban dan hak Starlink sebagai perusahaan jasa layanan internet sama dengan provider internet lokal yang telah beroperasi di Indonesia. Budi menegaskan tidak ada perlakuan khusus untuk Starlink selama beroperasi di Indonesia.

Saat ini, Budi berujar, Starlink telah memenuhi beberapa kewajiban. Antara lain, memenuhi indikator transaksi pembayaran (TSR/Transaction Success Rate) dan izin pendaratan di Indonesia.




(iws/gsp)

Hide Ads