.webp)
Heru Tarsila ditunjuk menjadi Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali. Ia menggantikan Muhammad Masykur yang kini telah pensiun. Pengukuhan terhadap Heru dilakukan oleh Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya di Kantor Gubernur Bali, Senin (25/3/2024).
Heru menyinggung banyaknya catatan untuk Provinsi Bali sebagaimana disampaikan oleh Deputi Bidang Akuntan Negara BPK RI Sally Salamah. Meski begitu, menurutnya Bali menjadi provinsi dengan skor tertinggi terkait pemberantasan korupsi, laporan keuangan, dan manajemen risiko.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau soal peningkatan, mungkin kami dari BPKP akan selalu mencoba approve dari yang sekarang Bu Deputi mengatakan level 3 dari korupsi manajemen risiko. Laporan keuangannya sudah bagus semua," kata Heru seusai pengukuhan di Kantor Gubernur Bali, Senin (25/3/2024).
Heru berharap manajemen risiko pembangunan di tingkat nasional bisa diimplementasikan ke seluruh tingkatan mulai dari provinsi hingga kabupaten/kota. Ia menegaskan saat ini manajemen risiko keuangan akan lebih ditingkatkan.
"Tidak sekadar level 3 saja, kalau perlu kami akan dorong level 4," ungkap pria yang sebelumnya menjabat Kepala BPKP Gorontalo itu.
Sementara itu, Mahendra Jaya mengatakan BPKP merupakan mitra utama pemprov maupun pemkab/pemkot. "Perwakilan BPKP di Bali membantu meningkatkan kompetensi pengawas internal dan bersama-sama melakukan pendampingan ke OPD terkait dengan sosialisasi bimbingan dan konsultasi penyelenggaraan sistem pengendalian utang kepada OPD," jelas Mahendra.
(iws/iws)
