Usulan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie terkait opsi fraksi threshold sebagai pengganti parliamentary threshold menuai perdebatan. Usulan Grace Natalie itu dianggap ngawur dan tidak masuk akal.
Respons menohok terhadap keinginan PSI itu disampaikan oleh Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni hingga politikus PKS Mardani Ali Sera. Apa kata keduanya?
"Ini negara jangan dibuat bercandaan dong, masa ada ide menggabungkan semua partai yang nggak lolos jadi satu fraksi? Itu namanya ngawur," kata Sahroni, Jumat (1/3/2024), seperti dikutip dari detikNews.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sahroni mengaku tak setuju dengan usulan PSI. Menurutnya, adanya ambang batas parlemen justru merupakan wujud keinginan masyarakat terhadap partai-partai tertentu untuk berada di parlemen.
Di sisi lain, Sahroni juga mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan mengubah ambang batas parlemen 4 persen sebelum Pemilu 2029. Ia mempertanyakan keputusan tersebut.
"Saya bingung nih kenapa jadi MK yang putusin? Ini kan harusnya dari DPR dahulu yang akan bahas," terang Sahroni.
"Ini aturan kok lama-lama MK semua yang putusin? Lembaga lain kelihatannya sudah tidak ada fungsinya," pungkasnya.
Sementara itu, politikus PKS Mardani Ali Sera menilai usulan PSI terkait opsi fraksi threshold tidak masuk akal. Mardani mengatakan saat ini yang menjadi acuan yakni Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017.
"Tidak masuk akal. Saat ini pakai UU Nomor 7 Tahun 2017," kata Mardani kepada wartawan, Sabtu.
Berdasarkan undang-undang tersebut, Mardani berujar, tidak ada ruang untuk opsi fraksi threshold. Terkait putusan MK yang menghapus ambang batas parlemen 4 persen, menurutnya DPR akan membahas hal itu lebih lanjut.
"Untuk saat ini UU-nya tidak memberi ruang fraksi threshold. Keputusan MK juga berlaku 2029. Dan menyerahkan pada pembuat UU, DPR dan Pemerintah untuk membuat norma baru terkait besaran threshold dan cara agar multi partai sederhana dengan party ID yang tinggi terwujud di Indonesia," ujarnya.
Usulan PSI soal Opsi Fraksi Threshold
Sebelumnya, Grace Natalie mengusulkan opsi fraksi threshold sebagai pengganti parliamentary threshold. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI itu awalnya menegaskan partainya bukanlah penggugat syarat ambang batas DPR yang diputuskan MK baru-baru ini. Grace merespons wacana di media sosial yang menarasikan putusan MK ini menguntungkan PSI.
"Yang mengajukan tuntutan kan Perludem. Dan memang upaya ini konsisten dilakukan sudah lama, bukan baru-baru ini," kata Grace, Jumat (1/3/2024).
Grace menyebut langkah yang dilakukan Perludem sudah tepat agar tak ada lagi suara rakyat yang terbuang imbas aturan PT 4 persen. Menurutnya, suara partai politik yang tidak lolos parlemen sangat signifikan apabila digabungkan.
"Kami mengapresiasi putusan tersebut dan upaya dari teman-teman Perludem agar tidak ada suara rakyat yang terbuang. Suara partai-partai nonparlemen kalau digabung sangat signifikan mencapai 9,79 persen," kata Grace.
(iws/iws)